Samarinda, 15/8/11. Kepala BAPPEDA Kaltim, DR.H. Rusmadi menyampaikan pemaparan “Prediksi Asumsi Ekonomi Makro dan Dana Transfer ke Daerah Dalam RAPBD 2013 Menuju Pembangunan Daerah yang akuntabel yang disampaikan pada acara Fucus Group Discussion Budget Office DPD RI di Gedung Rektorat UNMUL lantai III Universitas Mulawarman Samarinda.

Acara sebelumnya dibuka oleh DR.Ir.H. Muhammad Aswin, MM selaku Asisten IV Provinsi Kalimantan Timur mewakili Gubernur Kalimantan Timur, dan dihadiri peserta kurang lebih 40 orang yang terdiri dari Bappeda Provinsi Kalimantan Timur, Bappeda Kabupaten/Kota, Dekan, Pembantu Dekan, Tenaga Pengajar/Dosen Fak. Ekonomi Mulawarman, Budget Office DPD RI dan Sekretariat Jenderal DPD RI.

Dasar pelaksanaan kegiatan ini berdasarkan Surat Undangan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Nomor DN.860/316/DPD/VIII/2011 tanggal   Agustus 2011 perihal Undangan Focus Group Discussion, dengan maksud dan tujuan adalah dalam  rangka  Menghadiri Focus Group Discussion tentang Prediksi Asumsi Ekonomi Makro Dan Dana Transfer Ke Daerah Dalam Rapbn Ta. 2013 Menuju Pembangunan Daerah Yang Akuntabel.

Berdasarkan rekam proses dalam pelaksanaan Focus Group Discussion ini berdasarkan hasil notulen dari Andi Arifuddin, S.Pi sebagai Kepala Sub Bagian Pembiayaan Pembangunan Daerah, Bidang Pengkajian dan Pembiayaan Pembangunan Daerah BAPPEDA Kalimantan Timur, serta Sayid Ikhsan Fuad, ST staf Bidang Pengkajian dan Pembiayaan Pembangunan Daerah yaitu :  

I. Hasil Catatan Diskusi :  

1. Acara  Focus Group Discussion dibuka oleh Bapak DR. Ir. H. Muhammad Aswin, MM selaku Asisten IV setda Provinsi Kalimantan Timur mewakili Gubernur Kalimantan Timur .

2. Peserta Focus Group Discussion terdiri dari; Bappeda Provinsi Kalimantan Timur, Bappeda Kabupaten/Kota, Dekan, Pembantu Dekan, Tenaga Pengajar/Dosen Fak. Ekonomi Mulawarman, Budget Office DPD RI dan Sekretariat Jenderal DPD RI 

3. Mekanisme Penyelenggaraan 

Focus Group Discussion dengan kegiatan sebagai berikut:

a. Diawali sambutan oleh Bapak Dr. Tjip Ismail mewakili Bappenas

b. Dilanjutkan sambutan oleh Bapak Prof. Dr. H. Zamruddin Hasid, SE, SU selaku Rektor UNMUL Samarinda.

c. Dilanjutkan dengan Pembukaan dan pengarahan oleh DR. Ir. H. Muhammad Aswin, MM selaku Asisten IV setda Provinsi Kalimantan Timur mewakili Gubernur Kalimantan Timur ;

d. Pemaparan dari narasumber :

a. Bappeda Provinsi Kalimantan Timur oleh Bapak DR. Ir. H. Rusmadi, MS

b. Akademisi Universitas Mulawarman oleh Bapak Aji Sofyan Effendi

c. Akademisi Universitas Mulawarman oleh Bapak Zaenal Ilmi

4. Sesi Diskusi :

a. Dr. Tjip Ismail

Sambutan:

- DPD sebagai pengemban amanat rakyat

- DPD RI mendapat dukungan dari BO yg merupakan pusat Kajian Independen memberikan pertimbangan kepada DPD dan Parlemen

- Tema FGD untuk membedah Asumsi Makro sebagai pertimbangan APBN dan Dana Transfer

b. Rektor Unmul: Prof. Dr. H. Zamruddin Hasil, SE., SU

- APBN harus mengacu pada Asumsi Ekonomi Makro

- Ekonomi Kaltim Membaik, hingga mencapai 5,17% tahun 2009.

- Kaltim telah merubah paradigm ekonomi, dari oil dan gas Based kearah Agricultural Based

c. Gubernur Kaltim: Asisten IV

- Selamat Datang di Kaltim

- Dalam rangka memberikan dukungan substansi agar dapat menjalankan wewenangnya

- Dalam rangka memberikan dukungan substansi untuk pengawasan APBD

- Pemprov memberi apresiasi ke DPD yang membentuk BO yang merupakan unit pendukung dalam menjalankan fungsi legislasi

- Dengan FGD semoga diperoleh hasil yang baik

PEMAPARAN:

a. Dr. Ir. Rusmadi, MS

- Visi dan Misi Kaltim untuk Kaltim Green

- Berbiacara tentang anggaran adalah untuk meningkatkan kualitas belanja Publik

1. Dinamika Pembangunan Kaltim

- Pengaruh krisis global terhadap Ekonomi Nasional

- EG di atas 6%

- Cadangan Devisa Kaltim Rp320 T lebih

- Ekonomi Kaltim tidak sehat, versi Akademisi

- Prediksi tahun 2012 EG 5,94%

- PDRB Kaltim 76% didominasi Migas

- Penurunan tingkat Pengangguran dan Kemiskinan

- Pengangguran Kaltim 2008 sebesar 11,11% turun 2010 10,10%

- IPM kaltim 75,11

- Prediksi EG 7,8% tahun 2014

- Isu Perekonomian Nasional yang berdampak ke Kaltim:

a) Migas di Eksport (Primary Product) Produksi Gas menurun

- Kaltim menjadi pusat Investasi Nasional

- PMDN jadi posisi 3 Nasional

- PMA posisi 5 Nasional

- Rp 63 T investasi masuk di Kaltim

- Realiasi 2010 sebesar 21,7 T

- Domina di Sketor Migas dan Batu Bara

- Sementara Investasi belum sepenuhnya Terpenuhi

2. RPJMD Kaltim 2009 – 2013

- Visi Kaltim Bangkit 2013, dengan tiga Agenda Pembangunan (Politik, Ekonomi dan SDM)

- Misi diarahkan agar Kaltim menjadi Pusat Agroindustri terkemuka, dengan konsentrasi pada tiga Indikator pembangunan:

1) Pertumbuhan Ekonomi target 2013 4%

2) Pengangguran target 2013 7,42%

3) Kemiskinan target 2013 7%

- Dua Strategi Besar (Membangun Industri dan Membangun Sektor Pertanian)

- Investasi cenderung mendekati konsentrasi Penduduk

3. Realisasi dan Prediksi

- Pertumbuhan penduduk tinggi

- Prediksi tahun 2013 sekitar 3,4 jt atau 2.09%

- Prediksi tahun 2013 PDRB 121 T atau  3,25%

- EG Prediksi tahun 2013 3,72%

- Pendapatan Perkapita Prediksi tahun 2013 Rp. 67,1 jt

- APBD Rp.10 T tahun 2011, 2012 Rp.10,5T

- Dana Perimbangan Rp. 4,3 T saja

4. Kebijakan Politik Anggaram

- Review UU/33 tahun 2004

- Alokasi terhadap program prioritas nasional di Kaltim

- Membantu daerah dalam pembangunan infrastruktur untuk mendukung investasi

- Memberikan perhatian khusus pada isu strategis kedaulatan bangsa

b. Aji Sofyan Effendi

Perkembangan Ekonomi Global

- Adanya pemulihan ekonomi dunia

- Situasi Politik Timur Tengah gejolak Politik dan Keamanan

- Akibatnya harga Migas fluktuatif

- Meningkatnya Likuiditas Global

- Faktor Eksternal sangat mempengaruhi ekonomi Kaltim

- Respon Indonesia

Catatan Terhadap APBN

- Bagaimana upaya membesar APBN

- APBN besar akan memberikan upaya kesejahteraan masyarakat

- Orientasi terhadap utang LN

- Harus ada revisi untuk Regulasi tentang Dana Perimbangan

- Utang Indonesia jadi Bom Waktu, sampai saat ini total utang Rp 1.723,90 T

- Penerimaan Negara 2012 = Rp 1.353 T

Migas:

- Penerimaan migas cukup besar, asal direvisi kontrak asing

- Persoalan migas masih misterius

- Migas sangat menguntungkan asing

- Perlu adanya reorientasi APBN

DAU

- DAU 25% belum seluruhnya dibagikan

- DAU dengan CF masih banyak daerah yang hilang

- Ada Formula baru DAU yang diciptakan pak Aji dan Ikbal

c. Zainal Ilmi

- Fenomena Gap di Kaltim

- Muncul Pertanyaan Besar

- Adanya hubungan dengan tema, khususnya Akuntabel

- Tafsir 1: berapa besar Transfer yang diperoleh daerah yang tergantung dari pusat

- Tafsir 2: berapa besar Transfer yang diperoleh daerah untuk mewujudkan kinerja daerah

- Masalah Formulasi dan Inkonsistensi Implementasi Renstra, Formulasi Restra dan Implementasi Renstra

- Masih banyak daerah yang belum memiliki perencanaan strategi yang baik dalam pembangunan, sehingga ini yang membuat lemahnya akuntabilitas di daerah.

- Masalah mis Manajemen Keuangan Daerah

a) Prinsip Money Follow Function sering diabaikan

b) APBD lebih berpihak pada kepentingan tertentu, kepentingan masyarakat hanya retorika

c) Kurangnya alokasi anggaran untuk investasi

- Bagaimana Kaltim ke depan?

a) Kaltim harus mampu menunjukkan bahwa kaltim berhasil dalam otonomi daerah

b) Leadership

c) Keberhasilan sangat ditentukan oleh kepemimpinan

TANGGAPAN DPD-RI

a. Sumedi Ph.D

- POLITIK ANGGARAN: bagaimana menterjemahkan politik anggaran ke dalam APBN sesuai dengan Konstitusi

- APBN merupakan instrumen untuk mencapai tujuan nasional sesuai UUD 45

- PA: ada dua pandangan,

a) Policy Driven: tujuan yang ada dalam konstitusi tercapai tujuannya

b) Budget Driven; Anggaran menjadi tujuan untuk kesinambungan Fiskal

- Budget sebagai sarana untuk mencapai Tujuan

- Aji: Optimasi Penerimaan

a) Prosfek Ekonomi Global akan mempengaruhi APBN

b) Pemerintah menjaga momentum dan kesejahteraan rakyat

c) Asumsi dasar, tidak hanya Ekonomi Makro tapi juga Pengangguran dan Kemiskinan

d) Ekonomi nasional adalah kumpulan ekonomi daerah

e) Penegasan tentang Tax Ratio

f) Bagaimana optimalisasi APBN, kualitas belanja

g) APBN beberapa skenario keputusan untuk mendorong renegoisasi kontrak Migas, kuncinya Pemimpin yang berani

h) Skenario bagaimana meningkatkan transfer ke daerah

1).   Cicilan Pokok Utang LN

2).  Mengurangi Belanja Pusat, reformasi Birokrasi, restruksi politik

3).  Cicilna Bunga dikurangi, negosiasi dengan Negara Donor

i) Formulasi DAU, DAU untuk semua Daerah, DAK dana Khusus sesuai dengan kebutuhan daerah

j) Dana bagi hasil sesuai dengan kontribusi daerah penghasil

k) Merasa kaget karena ada daerah yang tidak mendapat DAU

- Rusmadi: Ekpenditure baik dan efektif dan efisien

a) Analisa tentang Elastisitas, perlu dikembangkan elastisitas peningkatan APBD terhadap kemiskinan, pertumbuhan ekonomi maupun pengangguran

b) Analisa kinerja pembangunan kabupaten/kota, penting untuk Prov Kaltim untuk melihat distribusi belanja kabupaten/kota

c) Pengembangan technopolish, pemda menyediakan lahan, PT menyiapkan Teknologi, swasta menyiapkan modal teknologi, pemasaran dan jaringan

d) Perlunya sinergi Pemrov, PT dan Swasta

e) Perlu pembenahan Manajemen

f) Strategi Pengembangan kabupaten/kota, perlu juga melihat angka-angka kabupaten/kota termasuk rantai produksi

g) Pengembangan Iptek, perlu pertimbangan budget dan manajemen

h) SILPA sekitar Rp 659 M, dengan cara meningkatkan kualitas belanja

i) SILPA efisiensi maupun ketidaktepatan arah belanja

- Zainal: Akuntabilitas dan Kepemimpinan

a) Berbagai fenomena yang terjadi singkronisai antara daerah dengan pusat

b) PDAM bagaimana manajemen supaya PDAM tidak rugi

c) Di beberapa Negara, pelayanan dasar tanggung jawab daerah

d) Jepang adanya penggabungan Kab/Kota supaya efisien

e) Formulasi Renstra dan Implementasi Renstra, perlu adanya perubahan cara pandang birokrasi terhadap anggaran

b. Prof. Waris

- Harus mengevaluasi Pembangunan di daerah. Perlu dilihat kelemahan terhadap diri manusianya, ada 4 faktor bagi seorang pemimpin:

a) Kejujuran

b) Bersih

c) Amanah

d) Fathonah, Cerdas (IES)

- Masih banyak anggaran yang belum terserap, makanya pusat tidak memberikan DAU

- Nasional ada inefisiensi pembangunan

- Kebutuhan dana kenapa diabaikan, kenapa dari swasta tidak digali

- Diperlukan Rp 56 T, untuk pembangunan Rp 29 T Daerah sisanya Pusat

- Perbaiki kontrak asing

c. Dr. Jamaluddin

- Politik Anggaran: anggaran untuk belanja pegawai 60% public 40%, kita tidak akan bisa mencapai kesejahteraan, harusnya belanja public lebih besar

- Reformasi baru pada reformasi lembaga, bukan pada mental

- Tiap tahun merencanakan pembangunan gedung, ini merupakan belanja untuk pegawai, bukan untuk masyarakat

- Dibutuhkan pemimpin yang paham perencanaan dan komit

- System pemerintahan presidential, tapi pemerintah takut sama parlemen, ini menyebabkan pembengkakan kabinet

- Anggota DPRD tidak memahami perencanaan, anggaran dan akuntabilitas, perlu mengembalikan PNS dalam politik praktis

- Komitmen DPR-RI kurang kuat di Jakarta

- Pembangunan infrastruktur 10 tahun Trans Kalimantan, sampai saat ini hancur terus, karena kualitas jalan sangat rendah, perilaku PU yang mind setting supaya diperbaiki terus, contoh jalan kukar Baik2 saja

- Kaltim membangun Convention Hall  Rp 256 M, baiknya alirkan kepada anggaran public, kesehatan, pendidikan, contoh. PON Rp 4 T habis semua

- Kritik kepada DPD, DPD menganggarkan Rp 1 T untuk gedung DPD di daerah, tiap provinsi Rp 33 M, DPD hanya bisa memberikan pertimbangan, tidak bisa memutuskan APBN

d. BAPPEDA BALIKPAPAN

- Ketergantungan Balikpapan terhadap dana transfer sangat kuat¸PAD hanya 10 – 15%.

- APBD Balikpapan merupakan dana perimbangan

- Perlu dipertimbangkan DAU versi Baru

- Sederhanakan birokrasi tiap Kementrian, contoh Diknas, kenapa Kemendiknas ada proyek di Daerah yang bersifat teknis di suatu sekolah. Paling tidak diserahkan ke Pemprov atau Kab/Kota

- Perubahan mind set, transfer bukan duit yang hilang, tetapi itu akan menghidupkan ekonomi, yang mempu mendorong pertumbuhan ekonomi, perlu dilihat potensi ekonomi yang tinggi

- APBD tinggi, namun masih banyak daerah yang miskin

- Formulasi DAU perlu di revisi, apakah data daerah sudah benar, contoh luas wilayah perlu masuk luas laut

e. Prof. Dr. M. Saleh

- Apakah nilai tukar rupiah menggunakan yang mana?

- Kemiskinan dan pengangguran, misalnya tahun 2012

- Perlu pemanfaatan APBD/APBN secara efisien

- Kurangnya jiwa entrepreneur

- Inflasi kenapa dipatok, apakah pembangunan bisa dibangun tanpa inflasi

- Kemiskinan akan terpengaruh bila ada inflasi

- Kemandirian daerah, kita selalu saja mengharapkan produk orang lain, kita selalu mengimpor

- Supaya ada PDRB Hijau

- Prov sudah bagus, kenapa kok kab/kota linier

f. Dr. Priyagus

- Ada sedikit Keraguan tentang komposisi bagi hasil, bukan dari sisi sumbernya lebih dari sisi demandnya

- Kaltim itu banyak duit, penggunaanya banyak.

- Buktinya LPJ provinsi diterima dengan catatan, daerah lainnya Tidak baik.

- Adanya time utility, tepat waktu: kita masih ada masalah dalam penggunaan

- Tiap daerah ada SILPA, kalau dijumlahkan tiap tahun sekitar Rp. 1 T, dan ini tidak digunakan

- Pemeriksaan BPK Kaltim harus menjadi Leading dalam akuntabilitas.

g. Dr. Jiuhardi

- Anggaran harus mengikuti peraturan, jangan mengikuti politik

- Contoh BBM, bila harga naik naik juga yang lain

- Batu bara jangan dijual keluar, cukup bagian local ditambahlah

- Ketahaan pangan dan ketahanan energy kita lemah

SANGGAHAN:

a. Dr. Tjip

- DPD sedang mengambil inspirasi, tentang revisi UU  33, 17, UU kekayaan daerah  DPD ingin berpihak terhadap Daerah

- DPD akan datang lagi untuk perubahan UU tersebut.

- Jika kontrak karya ada yg bertentangan dengan hukum public, maka harus direvisi

- Dalam rangka NKRI dibagi buku tentang bagi hasil harius adil

b. Dr. Rusmadi

- APBN/APBD instrumen fiscal merupakan fungsi stabilitas, budget merupakn instrument untuk mencapai tujuan

- Melihat budget melihat dua sisi, penerimaan dan pengeluaran

- PAD Kaltim 43%, artinya Kaltim mandiri sisanya dana perimbangan

- Sisi efisiensi, pendekatan kita policy drven yg dijadikan dasar adalah target,

- Pemerintah hanya memiliki 20 % pembangunan sisanya swasta

- Inefisiensi merupakan hal yang diperhatikan, belanja modal 30 % belanja pegawai 10%

- Belanja untuk menstimulus pertumbuhan ekonomi menjadi perhatian pemrov

- Informasi dibuka secara umum, hendaknya akademisi merespon secara cermat

- Sudah banyak degradasi intelektual dan moral

- Deindrutrialisasi memang mendapatkan perhatian serius

- Ekpor tinggi, tapi ekspor migas dan batu bara

- Infratsruktur alokasi untuk Trans Kalimantan Rp 1.3 T tiap tahun,

- Membangun infratruktur jangan tanggung, jangan dengan kualitas tol

- Akuntabilitas menyangkut kepercayaan public, opini BPK tahun lalu desclaimer, saat ini dengan catatan, meningkat kualitasnya

- Pemerintah terus melakukan income generation, kerjasama dengan swasta dan BUMN

- Efisiensi, mohon dari akademisi untuk mengkritisi kebijakan yang tidak tepat

c. Aji Sofyan Effendi:

- Kenapa kabupaten/kota merata, ini kelebihan formula ini, dibandingkan dengan DAU sebelumnya, formula ini menggunakan indkes ini mengakibatkan linier.

- Kebetulan ini hanya tiga, beberapa kota lain sangat baik.

- Supply, kebutuhan kaltim Rp 33,3 T  untuk pembangunan fisik, sementara APBD hanya Rp10 T

- Tetap persoalan adalah minimnya dana pembangunan

- Persoalan akuntabilitas hanya untuk memperoleh penghargaan,

- Silpa masih tinggi, SILPA tidak selalu dalam bentuk fresh money, tetapi juga masih bentuk catatan

- Sangat mengapreasiasi komunikasi dengan DPD dalam revisi UU

- Dalam bagi hasil DPD perlu mengetahui secara mendalam permasalahannya yang ada.

- Kalau Kaltim mengadakan JR, itu merpakan keberhasilan 18 provinsi penghasil

- Siap memaparkan Formula DAU yang baru

d. Zainal Ilmi

- Mengedepankan kepemimpinan

- Yang hakiki manusia, akhirnya manusia yang menentukan,

- Manusia meninggalkan system dapat jalan ketika orangnya berganti

5. Kesimpulan

a. DPD diharapkan lebih serius dalam memperjuangkan aspirasi daerah terlebih lagi pemerintah pusat belum adil dalam membagi forsi anggaran terhadap Kaltim;

b. APBN merupakan instrumen dalam mencapai tujuan nasional maka diharapkan optimalisasi APBN, kualitas belanja dan menterjemahkankan politik anggaran kedalam APBN sesuai dengan konstitusi.

c. Bapak Aji Sofyan Effendi menawarkan sutau format baru hasil kajian untuk formulasi DAU seluruh Indonesia kepada DPD;

d. Diskusi ini juga memberi masukan dan wawasan kepada Tim Provinsi Kaltim yang sedang mempersiapkan gugatan  Judial Review (JR) UU No. 33 Tahun 2004 di Mahkamah Konstitusi.

(Informasi ini disampaikan oleh Humas BAPPEDA Kaltim/Sukandar,S.Sos).