Jumat, November 28, 2014

MP3EI : Koridor Ekonomi Kalimantan

Balikpapan, Selasa 11/10/11. MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) sebagai Dokumen Perencanaan Transformasi yadi_kaltim_okEkonomi Indonesia yang terdiri dari : 1. Bagian dari upaya untuk menjadi negara, terbesar ke-12 di dunia pada tahun 2025 dengan PDB USD 3,8 - 4,5 T dan pendapatan perkapita USD 13.000 – 16.000, melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi rata-rata 7-9% per tahun; 2. Dokumen strategi pengembangan sektoral dengan mempertimbangkan faktor spasial berbasis keunggulan Sumberdaya Lokal (Comparative Advantage); 3.  Dokumen dengan proses penyusunan yang partisipatif dengan intensitas dan kualitas pelibatan berbagai pihak yang tinggi; 4.  Mengidentifikasi secara jelas program yang akan dilakukan, besaran investasi yang dibutuhkan, termasuk kendala investasi dan pemecahannya dalam upaya peningkatan daya saing ekonomi (Competitive Advantage).

Hal ini diungkapkan oleh H.M.Yadi Sabianoor, Kepala BPPMD Provinsi Kalimantan Timur saat memberikan pemaparan pada acara Seminar Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) antara Asia dan Indonesia akan dilaksanakan pada hari Selasa, 11/10/11 di Hotel Aston, Jl. Jenderal Sudirman Balikpapan.

Peserta seminar strategis Asia-Indonesia berjumlah kurang lebih 40 orang yang terdiri dari Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalsel, Provinsi Kalteng, dan Provinsi Kalbar, serta Pemerintah Pusat, akademisi dari masing-masing provinsi di Kalimantan, pengusaha/swasta, baik lokal maupun pengusaha bertaraf internasional, LSM/NGO baik lokal maupun asing.peserta_mp3ei_-_1

Sementara peserta dari BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur dihadiri oleh Kepala sub Bidang SDA dan Lingkungan Hidup, Ir.Ujang Rachmad,M.Si Bidang Ekonomi dan staf  Duma Mangalle,SE serta Sukandar,S.Sos Humas BAPPEDA Kaltim.

Berdasarkan data yang disampaikan dalam pemaparan oleh H.M. Yadi Sobianoor adalah Program dan Kegiatan Ekonomi Utama Dalam MP3EI ada 8 program utama yaitu :  1. Pertanian, 2. Pertambangan, 3. Energi, 4. Industri; 5. Kelautan; 6. Pariwisata; 7. Telematika; 8. Pengembangan Kawasan Strategis.

Potret Perekonomian Koridor Ekonomi Kalimantan yaitu : 1. Produksi sektor migas menurun dari tahun ke tahun, sehingga perlu pengembangan sektor-sektor lain; 2. Disparitas Pembangunan antar wilayah, baik penghasil migas dan non penghasil migas maupun kawasan perkotaan dan perdesaan; 3. Rendahnya realisasi investasi pembangunan di Koridor Ekonomi Kalimantan; 4. Kesenjangan infrastruktur dasar yang tersedia dan yang dibutuhkan.

Kegiatan Ekonomi Utama di Koridor Ekonomi Kalimantan terdir dari beberapa sektor yaitu :

Sektor Migas mengalami trend penurunan; 2. Eksplorasi Migas akan mengarah pada wilayah yang medannya sulit dan membutuhkan biaya yang sangat mahal; 3. Lokus kegiatan migas tahun 2011-2015 direncanakan di Balikpapan, Blok Delta Mahakam, Rapak dan Ganal (peningkatan kapasitas produksi dan eksplorasi laut dalam).

Sektor batu bara antara lain :  1. Sumberdaya batubara Kalimantan sebesar 51,9 Milliar Ton atau 49,6% sumberdaya batubara Indonesia; 2. Sumberdaya Batubara di Kalimantan Timur sebesar 37,5 Milliar Ton atau 35,7% sumberdaya batubara di Indonesia; 3. Lokasi tambang batubara semakin ke inland, sehingga memerlukan jaringan/investasi bidang transportasi.

Sektor kelapa sawit antara lain : 1. Kontribusi produksi Kelapa Sawit mencapai 80%, dan luas areal mencapai 53% dari total areal perkebunan di Kalimantan; 2. Target pada peningkatan produktifitas, dikarenakan isu lingkungan, produktifitas Malaysia 4,7 ton/ha; 3. Secara bertahap ekspor CPO akan dikurangi, dan fokus pada Produk Intermediate dan Hilir; 4. Lokus Utama di Kalimantan Timur berada di Maloy, Kutai Timur (Inpres 1 Tahun 2010).

Sektor besi baja antara lain : 1. 84 persen cadangan besi baja primer dan 29 persen cadangan bijih besi laterit  Indonesia terdapat di Kalimantan; 2. Kegiatan ekonomi utama besi baja di Kalimantan, terdapat di Kalimantan Tengah (Kotawaringin Barat) danKalimantan Selatan (Batulicin, Tanah Bumbu, dan Tanah Laut).

Sektor perkayuan : 1. Pulau Kalimantan merupakan salah satu paru-paru utama dunia; 2. Kalimantan mempunyai luas hutan 41 juta ha, dimana 29,8 juta ha merupakan hutan produksi; 3.  Luas hutan produksi yang sudah dimanfatkan sebesar 15,7 juta ha (52,7%).

Dampak MP3EI bagi Pembangunan Daerah dan Sektor Swasta (Studi Kasus Kalimantan Timur) antara lain Isu Strategis Pembangunan 2009 – 2013 yaitu :  1. Kemandirian dan Kedaulatan Pangan; 2. Pengentasan Kemiskinan; 3. Pengangguran; 4. Keterbatasan Akses Permodalan; 5. Reformasi Birokrasi/Pelayanan Publik; 6. Degradasi Mutu Lingkungan; 7. Daya Saing dan Iklim Investasi; 8. Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan; 9. Infrastruktur; 10. Pembangunan Perbatasan, Pedalaman dan Daerah Tertinggal.

Program Prioritas Pembangunan Tahun 2012 yaitu : 1. Legalisasi RTRWP Kaltim dan Peraturan Zonasi; 2. Peningkatan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim; 3. Pembangunan Infrastruktur; 4. Revitalisasi/Peningkatan daya listrik/ pengembangan energi alternative; 5. Percepatan Pengentasan Kemiskinan; 6. Peningkatan dan Perluasan kesempatan kerja; 7. Ketahanan dan Kemandirian pangan; 8. Pembangunan Kawasan perbatasan, pedalaman dan daerah tertinggal; 9. Peningkatan Mutu/kualitas pendidikan; 10. Peningkatan Mutu pelayanan kesehatan; 11. Peningkatan daya saing dan investasi; 12. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan.

Keselarasan kebijakan MP3EI Kalimantan dengan program pembangunan Prioritas Kalimantan Timur tahun 2012 yaitu Kebijakan dalam MP3EI yaitu 1. Menyiapkan kontrak bagi hasil yang lebih menarik bagi perusahaan migas; 2. Menyederhanakan regulasi dibidang minyak dan gas; 3. Perumusan mekanisme insentif pajak yang menarik dan menghindari timbulnya economic high cost; 4. Pengembangan jaringan rel kereta api khusus batubara dan atau pemanfaatan sungai; 5.  Peningkatan dan penambahan kapasitas pelabuhan; 6. Peningkatan kualitas infrastruktur untuk mendukung  distribusi dan logistik migas; 7. Percepatan Penyelesaian RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota; 8. Perbaikan regulasi terkait  administrasi pertanahan dan sengketa pemanfaatan ruang.

Program prioritas tahun 2012 antara lain : 1. Peningkatan Daya Saing dan Investasi; 2. Pembangunan Infrastruktur; 3. Legalisasi RTRWP Kaltim dan Peraturan Zonasi.

Langkah Tindak Lanjut MP3EI antara lain : 1. Sebagai Rencana Induk, MP3EI perlu ditransformasikan kedalam dokumen yang lebih operasional. Oleh karena itu  Rencana Aksi dalam rangka debottlenecking regulasi, perijinan perlu segera diselesaikan dan diimplementasikan; 2. Rencana Investasi dalam dokumen MP3EI fase I (2011-2015) dengan fokus “ Implementasi Quick Wins” harus dikawal dan dilaksanakan sesuai jadwal pelaksanaan yang telah direncanakan, terutama rencana pembangunan Infrastruktur yang sangat berpengaruh dalam efisiensi biaya produksi; 3. Perlu dilakukan inventarisasi dan kristalisasi rencana investasi maupun cakupan wilayah MP3EI untuk fase selanjutnya yakni Fase 2 (2015-2020) yang mempunyai fokus untuk “Memperkuat Basis Ekonomi dan Investasi”, serta Fase 3 (2020-2025) dengan fokus “Melaksanakan Pembangunan Berkelanjutan”. Hal ini sesuai dengan data yang disampaikan dalam pemaparan Kepala BPPMD Kalimantan Timur, H.M. Yadi Sabianoor.

Secara terpisah Gubernur Kalimantan Timur, DR.H.Awang Faroek Ishak bersama Kepala BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur, DR.Ir.H. Rusmadi.MS pada hari sama juga mengadakan pertemuan dengan Menteri Pertanian Kabinet Indonesia Bersatu II, Suswono di Jakarta dalam rangka pertemuan  koordinasi MP3EI koridor Kalimantan.

Dalam pertemuan tersebut disampaikan juga progres implementasi MP3EI oleh setiap ketua sub tim Regulasi, Konektifitas/infrastruktur dan sub tim SDM dan Iptek. Selanjutnya secara lebih rinci, setiap Gubernur di Kalimantan menyampaikan hal terkait progres MP3EI bahkan termasuk usulan project MP3EI.

Sementara dalam pemaparan Gubernur Kalimantan Timur menyampaikan hal-hal terkait progres MP3EI, terutama berkaitan dengan kondisi eksisting progres yang telah dicapai, dan hambatan yang dihadapi serta upaya tindak lanjut.

Sedangkan secara umum kendala yang masih dihadapi adalah pada area yang kewenangannya bukan pada pemerintah provinsi, terutama berkaitan dengan tata ruang, perundangan pertanahan, dan perlakuan khusus bagi wilayah perbatasan dan perundangan lainnya.

Secara khusus Gubernur Kalimantan Timur menyampaikan keinginannya dalam participating interest pengolahan migas di blok Mahakam, Muara Rapak dan Ganal, sserta participating interest di blok gas methana batubara di Bontang, Kukar dan Balikpapan.

Sementara dalam pengarahan Menteri Perumahan Rakyat, Suharso Manoarfa menyampaikan, selain merubah kebijakan, perlu juga dirumuskan kebijakan baru yang diyakini dapat mempercepat pelaksanaan MP3EI.

Dalam rangka percepatan dan mempermudah koordinasi MP3EI Koridor Kalimantan telah dibuat milis dan website MP3EI sehingga diharapkan rencana pemantauan program MP3EI Kalimantan yang akan dilakukan setiap 2 minggu dapat terlaksana dengan baik. (Sukandar,S.Sos/Humas BAPPEDA Kaltim).

mp3ei_-_1mp3ei_-_2mp3ei_3























 

 simonep    teppa

Bappeda Provinsi Kalimantan Timur
Jl. Kesuma Bangsa Nomor 2 - Samarinda 75123
Telp 0541 - 741044
Fax 0541 - 742283
Email : mail@bappedakaltim.com / mail@bappeda.kaltimprov.go.id
© Copyright 2009
  -  2014