Selasa, Oktober 21, 2014

Weblinks

Ketahanan Pangan di Kawasan Terpencil Kaltim

Bappeda Kaltim – Ketahanan Pangan Kaltim.  Ketahanan pangan mutlak dibutuhkan tidak hanya untuk periode sekarang namun lebih diutamakan pada pic_fuad_asaddin-1keberlanjutannya begitu juga pada daerah terpencil, sering identik dengan keterpencilan tempat, daerah ini tersebar sporadis tidak merata didaerah-daerah jarang penduduk. Bisa daerah perbatasan, daerah pedalaman dan kepulauan bahkan daerah-daerah yang sulit terhubungkan dengan jalan atau melalui transportasi darat. Daerah terpencil cukup banyak terdapat di daerah Kalimantan Timur. Karakteristik daerah terpencil biasanya penduduknya minim, fasilitas pendidikan, kesehatan dan fasilitas umum lainnya yang terbatas. Bahkan, kebutuhan utama juga terkadang sulit di penuhi, seperti misalnya pemenuhan kebutuhan pangan.

Hal ini diungkapkan oleh Ir. Fuad Asaddin, M.Si Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Kalimantan Timur dalam tulisannya berjudul “Ketananan Pangan di Kawasan Terpencil Kaltim”.

Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyusuluhan Provinsi Kaltim, Ir. Fuad Asaddin, M.Si menyampaikan dalam tulisannya bahwa pemenuhan kebutuhan pangan pada daerahterpencil biasanya sulit dipenuhi, disamping kurangnya dukungan pengembangan usaha tani, juga sulitnya dalam memenuhi beberapa keperluan mutlak lainnya yang diperlukan oleh para petani. Pemenuhan bibit, peralatan dan pupuk merupakan persoalan rumit. Penduduk non petani juga terkadang kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya, disebabkan ketiadaan warung penjual kebutuhan pokok, kesulitan akses jalan, penduduk biasanya berpendapatan rendah, ketiadaan listrik dan lain-lain.

Disamping berbagai kekurangan diatas, pemukiman terpencil kelebihannya biasanya terdapat areal-areal yang dapat digunakan bercocok tanam yang luas, dan daerah-daerah terpencil di pinggiran hutan biasanya terdapat sumber air yang cukup, kedua hal ini menjadi modal utama untuk menumbuhkan keperluan pangan penduduk setempat.

Dampak Kekurangan Pangan

Pangan merupakan kebutuhan utama manusia, yang ketersediannya dijamin oleh negara oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan berbagai upaya untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi penduduknya, terutama pada daerah-daerah yang sulit dijangkau, melalui  kebijakan dorongan untuk memanfaatkan potensi sekitar. Potensi yang dimiliki oleh masyarakat ini, minimalnya cukup untuk memenuhi kebutuhan sekitar.

Upaya lain yang dilakukan pemerintah melalui distribusi mekanisme pasar, dan stabilisasi. Realitanya bagaimanapun usaha ini belum cukup menjamin kecukupan pangan masyarakat, hal ini disamping disebabkan dukungan yang baik terhadap pasokan yang tersedia seperti dukungan jalan dan keberadaan fasilitas angkutan, terkadang kondisi alam dan bahkan fluktuasi harga juga mempengaruhi kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya.

Terbatasnya upaya pemerintah memenuhi ketersediaan pangan bagi masyarakatnya, disebabkan karakteristik pangan yang diubutuhkan relatif beragam dan memiliki spesifikasi kandungan tertentu. Untuk dapat menunjang pertumbuhan dan perkembangan tubuh manusia, diperlukan kebutuhan pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, beragam, bergizi, berimbang, dapat diterima dan aman. Kelengkapan pangan seperti diatas tidak selalu dapat dipenuhi kelengkapannya. Biasanya yang selalu di pantau dan dijaga ketersediaanya adalah beras, dan beberapa komoditi lain seperti minyak goreng dan gula terkadang daging sapi.

Pola pemenuhan seperti ini, tidak memenuhi kebutuhan semua kecukupan energi, protein, vitamin dan mineral seperti yang diperlukan, disisi lain kekurangan zat-zat ini, yang sering diderita oleh masyarakat yang lapar berimplikasi luas.
Kelaparan, menyebabkan 2(dua) hal penting bagi kehidupan manusia :

Pertama dan paling penting adalah kekurangan energi dan protein. Makanan yang dikonsumsi diubah menjadi energi oleh manusia, dan energi diukur dengan kalori, dijadikan tenaga untuk melakukan aktivitas kehidupan. Sedangkan, protein terutama diperlukan untuk keperluan fungsi tubuh, termasuk penyediaan asam amino esensial,  perkembangan tubuh dan pemeliharaan otot.

Kedua,  kekurangan zat-zat mikro (vitamin dan mineral), kekurangan zat-zat mikro nutrisi Ini, memang bukan jenis gizi buruk yang dimaksud, tetapi dengan ketiadaan zat-zat ini juga akan menimbulkan dampak yang buruk bagi petumbuhan dan perkembangan kesehatan manusia;

Anak-anak adalah korban yang paling rentan dari gangguan gizi. Anak-anak yang kurang gizi menderita hingga 160 hari sakit setiap tahun. Gizi buruk berperan paling  tidak setengah dari 10,9 juta anak yang meninggal setiap tahun, jadi kurang lebih lima juta kematian. Kekurangan gizi memperbesar efek setiap penyakit, termasuk campak dan malaria. Perkiraan proporsi kematian di mana kekurangan gizi merupakan penyebab utama kira-kira sama untuk diare (61%), malaria (57%), pneumonia (52%), dan campak (45%). Gangguan gizi juga dapat disebabkan oleh penyakit, seperti penyakit yang menyebabkan diare, dengan mengurangi kemampuan tubuh untuk mengubah makanan menjadi nutrisi yang dapat digunakan.

Kekurangan gizi, juga dapat menghambat pertumbuhan, seperti terjadinya pengerdilan, diperkirakan mempengaruhi 32,5 persen anak-anak di negara berkembang, yaitu salah satu dari tiga orang. Secara geografis, lebih dari 70 persen anak-anak kurang gizi tinggal di Asia, 26 persen di Afrika dan 4 persen di Amerika Latin dan Karibia. Dalam banyak kasus, penderitaan mereka dimulai bahkan sebelum lahir dengan ibu yang kekurangan gizi. Kurang gizi di kalangan wanita hamil di negara berkembang mengarah ke 1 dari 6 bayi yang lahir dengan berat badan lahir rendah.

Ini bukan hanya merupakan faktor risiko untuk kematian neonatal, tetapi juga menyebabkan ketidakmampuan belajar, mental, keterbelakangan, kesehatan yang buruk, kebutaan dan kematian dini.

Mandiri Pangan Daerah Terpencil

Dalam upaya mentasai kecukupan pangan di kawasan terpencil, perlu didorong pemanfaatan potensi sekitar halaman untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Upaya ini tidak saja dapat mendorong terjaminnya ketersediaan pangan keluarga secara berkelanjutan, tetapi juga dapat menekan 52 persen, pengeluaran pangan, yang dapat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan dasar yang lain.

Sumber pangan utama, maupun kebutuhan lain dapat disediakan melalui pemanfaatan halaman rumah ini, seperti sumber nabati yang banyak mengandung karbohidrat, singkong, umbi-umbian,jagung, sagu, pisang, sukun, dan lain-lain. Sayuran dan buah-buahan, mulai dari kacang-kacangan, bayam, sawi dan lain-lain, demikian pula buah-buahan seperti semangka, melon, mentimun dan lain-lain dapat di kembangkan disini.

tabel_pangan_1

Hasil pemanfaatan lahan diatas, dapat menjadi menjadi bahan baku olahan pangan yang tidak kalah rasa dan mutunya dibandingkan panganan yang bersumber dari beras dan tepung terigu, yang banyak digunakan sebagai bahan baku roti, dan kue-kue bakry yang banyak dijual di super market.

Bahan- bahan diatas dapat menjadi, aneka ragam makanan utama sehari-hari di rumah tangga. Di daerah-daerah Sulawesi, Nusa Tenggara dan Pualu Jawa, berbagai jenis panganan dari bahan diatas telah menjadi menu yang biasa untuk dimakan.

Misal berasal dari singkong dapat di buat beras Rasi (Beras Singkong), Mi dari tepung singkong, Tiwul di Wonogiri, Embal di Maluku dari tepung singkong, jagung sebagai bahan pembuatan pangananjagung bose di NTT dan Binthe Biluhuta di Gorontalo, bahan baku sagu untuk pembuatan sagu rendang di Riau dan lain-lain.

tabel_pangan_2

Selain sumber nabati, halaman sekitar juga dapat dimanfaatkan untuk budidaya hewani, baik sapi, kambing, babi maupun jenis unggas yang lainnya seperti ayam, bebek, burung puyuh dan lain-lain, termasuk pengembangan kolam ikan.

Daerah terpencil yang potensial juga dapat mengembangkan komoditi beras, sesuai dengan dukungan potensinya, yang paling penting masyarakatnya harus punya kemauan dan kesadaran untuk memanfaatkan lahan sekitarnya, selanjutnya beberapa keperluan pendukung perlu dikembangkan oleh pemerintah sesuai dengan tugas fungsinya.

Daerah terpencil pada tingkatan keluarga perlu di dorong kemandirian pangannya, hal ini berdasarkan pertimbangan sulitnya mendapatkan pasokan pangan yang sesuai kebutuhan, oleh karena itu pemerintah perlu melakukan pembinaan dan dukungan yang dibutuhkan, agar daerah terpencil ini menjadi daerah yang mandiri pangannya untuk pemenuhan keperluan keluarga.

Mengembangkan Peran Pemerintah dan Masyarakat

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, mempersyaratkan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota perannya adalah : Bertanggung jawab atas Ketersediaan Pangan, Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas Ketersediaan Pangan di daerah dan pengembangan Produksi Pangan Lokal di daerah, Pemerintah Daerah menetapkan jenis Pangan lokalnya, Menentapkan cadangan pangan, Pemenuhan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan, Menjamin terwujudnya keamanan pangan dan mutu pangan, dan Menjaga stabilitas harga dan pasokan.

Sedangkan Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan. Peran Masyarakat berupa : Pelaksanaan produksi, distribusi, perdagangan, dan konsumsi pangan, Penyelenggaraan cadangan pangan masyarakat, Pencegahan dan penanggulangan rawan pangan, Penyampaian informasi pangan dan gizi, Pengawasan kelancaran penyelenggaraan ketersediaan, keterjangkauan, penganekaragaman, dan keamanan pangan, dan/atau Peningkatan kemandirian pangan rumah tangga.

Pemerintah Daerah Kabupaten/kota, perlu menginventarisasi dan memetakan daerah-daerah terpencil yang rawan pangan, daerah-daerah ini perlu menjadi fokus perhatian utama untuk mendorong dukungan masyarakat untuk memenuhi pangannya. Jumlah kepala keluarga dan anggota keluarga, serta kondisi potensi sekitar perlu di data dengan baik. Selanjutnya dilakukan berbagai persiapan, seperti pembentukan kawasan dan kelompok, dukungan informasi  iklim, kebutuhan komoditi pangan lokal, dan daerah-daerah yang akan dijadikan kebun induk bibit yang akan dikembangkan. Pekerjaan ini, perlu dimotori oleh Badan Ketahanan Pangan, yang didukung oleh instansi teknis, penyuluh dan pemerintahan kecamatan atau desa.

Lakukan sosialisasi, berikan contoh-contoh budidaya, berikan pendampingan, bantu bibit yang dibutuhkan dan segera laksanakan langkah-langkah yang telah dibuat, agar kesulitan akses pangan penduduk yang tinggal dikawasan terpencil dapat dibantu dan diatasi.

Penulis : Fuad Asaddin, Ir., M.Si. Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kalimantan Timur, tinggal Samarinda dan dipublikasikan oleh Humas Bappeda Provinsi Kalimantan Timur/Sukandar,S.Sos.

 

Pusat Pelatihan Pertanian dapat Meningkatkan Kesejahteraan Petani

Bappeda Kaltim – Peningkatan Kesejateraan Petani. Pengembangan Peran Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya dalam Meningkatkan pic_fuad_asaddin-1Kesejahteraan Petani di Kalimantan Timur sangat dibutuhkan.

Hal ini diungkapkan oleh Ir. Fuad Asaddin, M.Si Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Kalimantan Timur dalam tulisanya berjudul “Pusat Pelatihan Pertanian dapat Meningkatkan Kesejahteraan Petani.  

Ir. Fuad Asaddin, M.Si dalam karya tulisnya berpendapat bahwa sampai dengan saat ini, tingkat kesejahteraan petani kita, secara rata-rata belum cukup baik. Rasio Hasil Nilai Petani (NTP) Kaltim, akhir September 2014 ini menurut BPS Provinsi Kaltim baru mencapai 101,12. Index ini masih dibawah NTP rata-rata nasional, yaitu sebesar 102,23 pada periode yang sama. Walaupun Indek yang Diterima petani mencapai 113,46 dan Index yang didayar petani sebesar 112,2  dimana index yang dicapai Kalimantan Timur ini, sudah lebih tinggi dibandingkan beberapa provinsi lainnya di Kalimantan, namun belum mencapai sasaran Nilai Tukar Petani dalam RPJM Nasional pada periode 2009-2014, yaitu  sebesar 115.

Bahkan Index Tukar Petani Pangan Kaltim lebih rendah lagi, yaitu Index yang diterima sebesar 108,36 dan Index Yang dibayar sebesar 112,58 sehingga NTP Petani pangan hanya 96,26.

Kemandirian pangan yang menunjang perwujudan ketahanan dan kedaulatan pangan, hanya akan terlaksana secara berkelanjutan bilamana petani dan nelayan sejahtera, oleh karena itu kesejahteraan ini perlu diutamakan untuk mewujudkan cita-cita pembangunan yang lebih besar.
Untuk meningkatkan kesejahteaan petani, ditengah-tengah harga-harga produk pertanian yang terus bergerak ini, termasuk perikanan adalah meningkatnya produksi dan produktivitas, berarti perlu adanya peningkatan input sumber daya, dan intensitas penanaman yang lebih banyak, sehingga hasil usaha petani lebih meningkat.

Kalau dukungan pasar cukup baik, maka hal-hal lain juga mutlak diperlukan adalah dukungan teknologi dan informasi, peralatan dan mesin, sarana produksi, sarana transportasi, insentif, dan dukungan infrastruktur. Di Kalimantan Timur, dukungan kelembagaan ini, mulai membaik namun lajunya usaha dibidang pembangunan infrastruktur, exploitasi tambang batubara, usaha perkebunan sawit dan pembangunan perumahan dan pemukiman, menjadi kompetitor pemanfaatan lahan, bahkan memakan lahan-lahan pertanian pangan yang existing, sehingga menjadi ancaman kontinuitas usaha tani tanaman pangan di daerah ini, ditengah-tengah kesejahteraan petani pangan yang belum membaik.

Dalam upaya mendorong, meningkatkan kemampuan daerah dalam menyediakan pangan yang mendukung kemandirian dan ketahanan pangan di Kalimantan Timur, maka perlu  dukungan, terutama dalam meningkatkan kemampuan petani. Secara komprehensif, kebijakan-kebijakan yang didorong perlu diarahkan baik dalam hal kebijakan lahan, benih dan bibit, infrastruktur dan sarana, pembinaan petani, sumberdaya manusia, kelembagaan petani maupun teknologi dan industri hilir.

Dukungan Kelembagaan

Dukungan kelembagaan, merupakan salah satu faktor penting disamping beberapa aspek, lainnya. Kelembagaan pertanian merupakan norma atau kebiasaan yang terstruktur dan terpola serta dipraktekkan terus menerus untuk memenuhi kebutuhan anggota masyarakat yang terkait erat dengan penghidupan dari bidang pertanian di pedesaan. Kelembagaan pertanian baik formal maupun informal di Kalimantan Timur belum memberikan peranan yang optimal dalam pembangunan daerah perdesaan, hal ini disebabkan : 1). Peran antar lembaga pendidikan dan pelatihan, balai penelitian, dan penyuluhan belum terkoordinasi optimal; 2).Fungsi dan keberadaan lembaga penyuluhan masih terkendala dukungan sistem penyuluhan; 3). Koordinasi dan kinerja lembaga-lembaga keuangan perbankan perdesaan masih rendah; 4). Koperasi perdesaan khususnya yang bergerak di sektor pertanian masih belum berjalan optimum; dan 5). Keberadaan lembaga-lembaga tradisi dan swadaya di perdesaan juga belum dimanfaatkan secara optimum.
Sekilas gambaran kondisi kelembagaan Kalimantan Timur, dapat dikemukakan sebagai berikut. Pada tahun 2013 yang lalu, Kalimantan Timur memiliki 165.413 Rumah Tangga pengguna lahan, dengan petani sebanyak 449.258 orang. Diantaranya sebanyak 112.274 adalah petani tanaman pangan, 82.167 petani hortikultura, 69.514 peternak, 43.481 nelayan/penambak sedangkan sisanya pekebun 123.431 dan masyarakat hutan sebanyak 18.391 orang.

tabel_1_perkembanganPada 2014, jumlah penyuluh Kalimantan Timur (masih termasuk Kaltara) sebanyak 1.352 orang, meliputi 847 orang PNS, dan 277 orang THL-BPP, sedangkan sisanya 228 orang adalah penyuluh swadaya. Dari Total penyuluh PNS dan Non PNS, sebanyak 87,99 persen adalah penyuluh pertanian, sisanya  8,81 persen penyuluh perikanan dan kehutanan hanya 3,20 persen. Sedangkan swadaya dari 228 orang sebanyak 62,72 penyuluh pertanian, perikanan  30,70 persen dan kehutanan 6,58 persen. Dari 149 dengan 1485 desa, kurang lebih 91,04 persen desa Kalimantan Timur telah memiliki penyuluh.

Di Kalimantan Timur terdapat 6.930 kelompok tani, dan  628 gabungan kelompok tani, serta  36 P4S, dan beberapa Lembaga swadaya masyarakat lainnya.
Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani, nelayan dan masyarakat hutan peran masing-masing lembaga diatas, perlu dioptimalkan melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang sinergis, sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Di Kalimantan Timur, terdapat beberapa lembaga swadaya masyarakat yang dapat berperan menjadi mitra pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan petani, diantaranya adalah Kelompok Wanita Tani, IKAMAJA, P4S, KTNA, dan beberapa Perhimpunan, Paguyuban, Perkumpulan yang tujuannya adalah bagaimana meningkatkan pemberdayaan, dan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani/nelayan dan masyarakat hutan.
P4S Mitra Pemberdayaan Petani

Mengingat berat dan kompleksnya tugas dan fungsi pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan petani, maka dukungan semua elemen diatas sebagai mitra perlu di kembangkan dan disinergikan, agar terlaksana pemanfaatan sumberdaya baik pemerintah, swasta dan masyarakat yang efektif dan efisien dapat dilakukan.  

Pemerintah juga perlu melakukan strategi, yang tepat terhadap kelompok sasaran yang menjadi pelaku pembina, hal ini dimaksudkan agar para petani dan nelayan ini dapat diberdayakan secara terorgasir, efektif dan efisien.

Beberapa dasar pemikiran yang digunakan pemerintah, dalam meningkatkan kemandirian pangan yang mendorong terwujudnya ketahanan dan kedaulauatan pangan, melalui kesejahteraan petani adalah mengutamakan pada sektor komoditi strategis, dengan kelompok dan daya ungkit yang besar. Dengan demikian arahnya adalah petani pangan, yang membentuk kelompok dan gabungan kelompok, yang menjadi binaan penyuluh dan swadaya masyarakat.

Selain penyuluh PNS dan Non PNS untuk mendukung penyelenggaraan pemberdayaan, dan pendampingan peningkatan produksi dan produktivitas petani, peran swadaya yang sebagai pelaku, dan berpartisipasi dalam kegiatan pengembangan SDM ini menjadi perhatian pemerintah.  

Dengan demikian, di Kalimantan Timur beberapa fokus perhatian Pemerintah Provinsi adalah dukungan Petani dan Nelayan Maju yang tergabung dalam Kelompok Tani dan Nelayan Kalimantan Timur, dimana anggotanya adalah elemen-elemen lembaga dan individu profesional yang dapat berperan baik menjadi mitra pemerintah, dalam menjembatani hubungan dan komunikasi pada masyarakat petani dan nelayan dilapangan, terutama P4S.
Peran, Penumbuhan dan Pengembangan P4S

Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya (P4S) adalah perseorangan atau kelompok petani maju, dan independen yang berorientasi agribisnis, ilmu pengetahuan dan teknologi di perdesaan yang dapat berperan  secara swadaya, dalam melaksanakan pelatihan, penyuluhan dan pendikan petani/nelayan yang berwawasan lingkungan. Sebenarnya selain P4S ini, kelompok lain yang juga berperan adalah IKAMAJA atau Ikatan Alumni Magang Jepang, organisasi para pemuda dan wanita tani, mereka adalah yang telah mengikuti program magang di Jepang selama lebih kurang 12 Bulan dan mem bentuk suatu ikatan keluarga alumni yang sudah tersesebar di seluruh Indonesia.

Substansi dari P4S maupun IKAMAJA, adalah kesamaan petani maju, dan ikut dalam pengembangan SDM. Dalam tulisan ini lebih difokuskan pada peran P4S dulu.

Di Kalimantan Timur pada saat ini, ada sebanyak 36 P4S, tersebar di 10 (sepuluh) kabupaten kota, yang ikut aktif dalam pembinaan SDM petani, baik yang bergerak dibidang usaha tani tanaman pangan maupun ikan. Keberadaan mereka, selain sebagai pelaku utama  maupun usaha dalam kegiatan pertanian, dan perikanan/kelautan, yang sangat berpengaruh terhadap kemajuan pangan daerah, mereka juga ikut dalam pembinaan petani, baik yang menjadi anggota kelompoknya, maupun pihak lain yang ingin melakukan orientasi atau belajar teknologi atau informasi pengembangan komoditi tertentu, dengan demikian mereka memiliki peranan sangat penting baik dalam hal mendukung promosi teknologi, dan informasi perkembangan usaha tani, maupun mitra pemerintah dalam melaksanakan program dan kegiatan pertanian di perdesaan.  

P4S mempunyai potensi yang cukup besar bagi pembangunan daerah dan nasional,  P4S berasal dari, oleh dan untuk masyarakat yang berbasis di pedesaan. Oleh karena itu upaya-upaya penumbuhan dan pengembangan perlu lebih ditingkatkan, agar mampu berperan dalam  menghadapi tantangan baik masa kini maupun yang akan datang.

Beberapa fokus penumbuhan dan pengembangan P4S di Kalimantan Timur adalah :1). Mengembangkan P4S agar tumbuh menjadi pusat pelatihan pertanian yang  berkualitas; 2). Bentuk pengaturan antara lain dengan melakukan standardisasi dan  akreditasi P4S; dan 3). Bentuk pelayanan terdiri dari pengembangan P4S dari segi : kelembagaan, sarana prasarana, ketenagaan, dan jejaring kerja.

Sedangkan arah kebijakan yang dapat didukung oleh P4S, adalah 1).Melatih petani menjadi petani akhli yang berwawasan agribisnis dan akrab lingkungan; 2). Melaksanakan usaha pertanian dengan pendekatan agribisnis; 3). Memanfaatkan sumberdaya pertanian spesifikasi lokal secara optimal; 4). Meningkatkan aktivitas ekonomi perdesaan; dan  5). Menciptakan kondisi yang dapat menjamin pembangunan pertanian berkelanjutan.

Untuk mendukung kebijakan diatas ditempuh strategi 1). Menciptakan  lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembangnya P4S; 2). Mengembangkan  kelembagaan P4S menjadi lembaga penyelenggara pelatihan pertanian yang andal; 3). Meningkatkan kemampuan pengelola P4S sebagai penyelenggara pelatihan  pertanian professional; 4). Mengembangkan sarana dan prasarana P4S sesuai  standar yang berlaku; 5). Meningkatkan jejaring kerja P4S dengan pemangku  kepentingan, dan 6). Mengembangkan P4S sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang  dimilikinya. Fuad Asaddin, Kepala Badan Ketahanan Pangan, dan Penyuluhan Kalimantan Timur, tinggal di Samarinda.

Sumber : Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Kalimantan Timur, Ir. Fuad Asaddin, M.Si dan dipublikan oleh Humas Bappeda Provinsi Kalimantan Timur/Sukandar, S.Sos.

 

   

Kunjungan Tim DN KEK dan UI ke Maloy Kab. Kutai Timur

 “It Was Very Impressive Visit”. Demikian kalimat yang disampaikan DR. Sari Wahyuni, Phd di akhir kunjungannya bersama Tim Dewan Nasional Foto_1_pelabuhanKawasan Ekonomi Khusus (DN KEK) dan Universitas Indonesia (UI) ke Maloy pada tanggal 2-3 Juni lalu. Sebelumnya, Sari Wahyuni mengatakan bahwa kunjungan lapangan ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan fakta di lapangan yang selanjutnya dijadikan sebagai bahan dasar untuk memberikan masukan-masukan perbaikan terhadap langkah-langkah strategis yang akan ditempuh daerah dalam pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus MBTK ke depan. Pengusulan KEK yang semula disebut KEK Maloy, saat ini secara resmi disebut KEK MBTK dan diusulkan oleh 3 (tiga) pemohon yaitu; TKEZ, BCIP dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Dalam kunjungan lapangan kali ini lokasi TKEZ dan BCIP tidak termasuk lokasi yang dikunjungi karena ketidaksiapan kedua perusahaan tersebut (TKEZ dan BCIP). Turut serta dalam kunjungan lapangan tersebut pejabat dari Bappeda Provinsi Kaltim seperti Kabid Prasarana dan Pengembangan Wilayah (H. Hafidz Lahiya, SE, M.Si) yang sekaligus menjadi pimpinan rombongan, Kasubid Pengembangan Dunia Usaha (Berlin Sihaloho, SE), Kasubid Prasarana Wilayah (Ahmad Muzakkir, ST) dan Kasubid Pengendalian Pembangunan (Charmarijaty, ST). Disamping itu turut pula dari Dinas Perindagkop, Dinas Pehubungan, Dinas PU, BP KIPI Maloy, Dinas Perkebunan, dan Bappeda Kabupaten Kutim.

Lokasi pertama yang dikunjungi ialah Pelabuhan Maloy Lama (Maloy Tahap II) yang merupakan tahap kedua pengembangan kawasan industri CPO dengan luas area 4.500 Hektar. Dari Maloy Lama rombongan selanjutnya bergerak menuju lokasi kedua yaitu Maloy Baru (Maloy Tahap I) yang juga merupakan kawasan industri pengolahan CPO pertama yang dibangun dengan luas area 1.000 Hektar. Saat berada di Maloy Tahap I, Sari Wahyuni melihat prasarana pendukung yang telah dibangun oleh pemerintah daerah dalam mempersiapkan Maloy menjadi Kawasan Ekonomi Khusus dan mengatakan bahwa kesiapan Maloy lebih baik dari KEK lainnya yang ada di Indonesia. Namun beliau juga mengatakan, masih perlu dibangun infrastruktur dan moda transportasi yang lebih cepat menuju ke Maloy dari pintu masuk utama Kaltim yaitu Bandara Sepinggan di Balikpapan.  Sebagai contoh, beliau menyarankan agar pemerintah daerah bekerjasama dengan pihak KPC selaku pemilik bandara Tanjung Bara agar dapat digunakan oleh publik. Sehingga apabila investor akan ke lokasi dapat menuju lokasi dengan pesawat ke Tanjung Bara dan selanjutnya menggunakan transportasi laut yang memakan waktu ±1 (satu) menuju Maloy. Rute perjalanan ini akan menjadi nilai lebih ketika memasarkan potensi Maloy kepada investor dalam hal waktu tempuh ke lokasi di banding memilih jalur darat.

Lokasi ketiga yang dikunjungi ialah PT. Indonesian Plantation Synergy yang merupakan salah satu perusahaan sawit dengan izin lokasi seluas 12.335 Ha dan berkomitmen untuk berinvestasi di Kawasan Industri Maloy. Dalam kunjungan ini, rombongan diterima oleh General Manager PT. IPS  (Bapak KS Segran) dan beliau menyampaikan paparan mengenai rencana integrasi kawasan industri minyak sawit antara PT. IPS dengan Kawasan Industri PelabuhanFoto_4_tim Internasional (KIPI) Maloy. Menurut Sari Wahyuni keberadaan PT. IPS seharusnya dijadikan  Anchor oleh Pemda Kaltim dalam menarik investor asing dalam pengembangan KIPI Maloy kedepan. Lebih  lanjut Sari Wahyuni mengatakan pemerintah daerah harus mengambil sikap welcome kepada PT. IPS dan berupaya menyusun rencana tindak bagaimana mengintegrasikan rencana bisnis PT. IPS dan rencana pengembangan KIPI Maloy sendiri. Karena perlu disadari bahwa untuk mewujudkan KIPI Maloy diperlukan dana yang besar dan kemampuan sumberdaya manusia yang profesional, yang harus jujur diakui pemda belum mampu menyediakan kedua hal tersebut sepenuhnya. Dengan kata lain perlu dibangun kolaborasi atau partnership antara pemda dengan PT.IPS. Selanjutnya keberhasilan kolaborasi atau partnership dengan PT.IPS dapat dijadikan sebagai contoh sukses ketika menjual KIPI Maloy kepada para investor sehingga rencana pengembangan KIPI Maloy sebagai pusat industri pengolahan CPO dan pelabuhan internasional tidak sepenuhnya tergantung kepada pendanaan baik pemerintah daerah maupun pusat.

Setelah kunjungan lapangan, esok harinya tanggal 4 Juni Tim DN KEK dan UI melakukan stakeholder discuss dengan SKPD dan pihak terkait membahas internal dan eksternal problem dalam pengembangan KEK MBTK. Diskusi dimoderatori oleh Kabid PPW (H. Hafidz Lahiya, SE, M.Si) bertempat di Ruang Rapat
Propeda Bappeda Provinsi Kaltim. Beberapa point penting yang menjadi catatan hasil diskusi ini adalah sebagai berikut :
a. Independency of SEZ (Kekhususan KEK), yaitu adanya keistimewaan yang dimiliki oleh KEK MBTK dalam pengusulan dan pengembangannya, dalam hal ini Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus dituntut untuk lebih bertindak cepat dan nyata terhadap permasalahan-permasalahan seperti tumpang tindih peraturan di tingkat pusat, dan mempercepat proses regulasi yang memungkinkan daerah mengambil kebijakan/keputusan terhadap permasalahan daerah.
b. Availability of skilled labor, yaitu ketersediaan tenaga kerja yang memiliki kemampuan atau keahlian tertentu, daerah harus sudah mempersiapkan tenaga kerja lokal dengan keahlian tertentu di Kalimantan Timur sehingga banyak penarikan tenaga kerja dari luar daerah Kalimantan Timur. Untuk itu perlu dibangun kerjasama dengan perguruan-perguruan tinggi di Kaltim ataupun di luar Kaltim dalam membangun program studi pada level pendidikan setara SLTA dan perguruan tinggi yang sesuai dengan kebutuhan keahlian yang dituntut pada rencana pengembangan KIPI Maloy ke depan.
c. HR quality of the SEZ Management, yaitu kualitas sumber daya manusia untuk pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus. Permasalahan ini harus Foto_3ditindaklanjuti oleh pemerintah provinsi Kaltim dengan mempersiapkan sumberdaya manusia yang profesional untuk mengelola KIPI Maloy ke depan.
d. ABG (Academic, Business, Government) linkage, yaitu partnership antara pihak akademisi, pengusaha dan pemerintah dalam sosialisasi pengembangan dan pengelolaan kawasan. Perlu dibangun kerjasama atau pola partnership antar akademisi, pengusaha dan pemerintah dalam pengembangan (perencanaan, pendanaan dan pelaksanaan) KEK MBTK.
e. Integration among stakeholders, yaitu keterpaduan antar stakeholder. Diperlukan PIC atau Project Manager yang bertugas dan bertanggungjawab dalam  mengintegrasikan seluruh rencana dan pelaksanaan pengembangan KIPI Maloy. Dalam hal ini BP KIPI Maloy dituntut untuk dapat memainkan peran dan tanggungjawabnya secara profesional.
Diakhir kunjungannya ke Kaltim, Sari Wahyuni menyampaikan ucapan terimakasih kepada Kepala Bappeda Provinsi Kaltim (Bapak Rusmadi) dan seluruh pihak yang terlibat, atas bantuan dan dukungan yang diberikan selama  kunjungan lapangan tersebut. Beliau juga menyampaikan bahwa kunjungan ini akan ditindaklanjuti dengan kunjungan berikutnya yang dijadwalkan bulan September 2014 dan mengikutsertakan Tim  dari Intentional University of Japan (IUJ). Pada kunjungan berikut ini beliau berharap Pemerintah Provinsi Kaltim dan pihak-pihak yang terlibat dalam KEK MBTK dapat memaparkan potensi real yang dimiliki KEK MBTK yang dapat dijual kepada investor Jepang. (Writen by : Berlin Sihaloho (Kasubid PDU)).
   

Kunjungan Japan Coal Energy Center

Samarinda, Jumat 16/5/14. Tim Japan Coal Energy Center dari Japan berkunjung ke Bappeda Provinsi Kalimantan Timur dan diterima oleh Kabid. tim_jepang-webPrasarana dan Pengembangan Wilayah, H. Hafidz Lahiya,S.E.,M.Si dan Kasubbid. Pengembangan Wilayah, Deny Wardhana,ST.,M.Si di dampingi Kasubbid. Pengembangan Dunia Usaha, Pariwisata dan Budaya Berlin Friniko Sihaloho, SE serta beberapa Staf bidang Pengembangan Wilayah. Kunjungan Japan Coal Energy Center merupakan kunjungan yang kedua di Bappeda Kaltim,  setelah kunjungan pertama  mereka pada tahun 2011.

Tim Japan Coal Energy Center ke Indonesia bertujuan untuk melakukan penawaran terkait teknik produksi, survey hingga produksi untuk perusahaan tambang di provinsi Kalimantan Timur dengan  pola partnership. Sebelumnya telah dilakukan penjajakan ke Kementerian Pertambangan dan Energi untuk mengetahui lebih jauh tentang penataan ruang wilayah Kalimantan Timur terkait tata guna lahan, yang kemudian direkomendasikan untuk langsung berkoordinasi kepada Bappeda Provinsi Kalimantan Timur

Adapun tim Coal Energy Center dari Japan yang melakukan kunjungan ke Bappeda Provinsi Kalimantan di antaranya :
1.    YOSHIKAZU FUJIMOTO, selaku Geologist dari Geological Department
2.    NORIO ISHIHARA, selaku Chief Geologist dari Resources Department
3.    TOYOKAZU SUGAWARA, selaku Manager dari Resources Department
4.    Ir. YANI MARLISNA JAYA, Meng., selaku Executive Manager dari Global Business Supporting center

Sehubungan belum selesainya RTRWP (Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi) Kalimantan Timur, maka untuk memenuhi kebutuhan informasi yang diminta, Subbid. Pengembangan Wilayah memberikan paparan penggunaan lahan menggunakan data yang diperoleh dari website “One Data One Map”. Sebagai pelengkap informasi yang dibutuhkan, Subbid. Pengembangan Wilayah juga memberikan buku saku Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur; (sumber : Bidang Prasarana Pengembangan Wilayah Bappeda Provinsi Kalimantan Timur dan di publikasikan oleh Humas Bappeda Provinsi Kalimantan Timur/Sukandar).

   

Usulan Musrenbang RKPD Kaltim 2015 Rp. 14 Trilliun

Samarinda, Buletin Bappeda Kaltim. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi 6._gub_kaltim_menandatangi_kesepakatan_hasil_Musrenbang_Kaltim_20140402_175732Kalimantan Timur Tahun 2015 menghasilkan usulan SKPD linkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp. 14 Trilliun.

Hal ini terungkap pada hasil pembukaan Musrenbang RKPD Kaltim Tahun 2015 pada hari Rabu 2 April 2014  dengan tema “Penyiapan Industrialisasi Produk Unggulan Daerah dan Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan”  dibuka oleh Gubernur Kalimantan Timur, DR.H. Awang Faroek Ishak di ruang rapat Lamin Etam Jalan Gajah Mada Nomor 1 Samarinda dihadiri peserta kurang lebih 750 orang terdiri dari Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas, Kementrian Dalam Negeri, Kementrian Keuangan dan Kepala BIG juga dihadiri oleh DPR RI; DRPD Provinsi Kaltim; DPRD Kabupaten Kota; Bupati/Walkota se Kalimantan, tokoh masyarakat, tokoh agama, ormas, akademisi, wakil pengusaha, BUMN, BUMD, para pejabat lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Gubernur Kalimantan Timur dalam sambutannya mengatakan bahwa kapasistas fiskal Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 sebesar 8,52 Trilliun dengan rincian PAD sebesar 5,54 ; Dana Perimbangan Rp. 2,61 Trilliun; lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp. 367,1 M, kapasitas fiskal tentu tidak sesuai dengan usulan program dan kegiatan sehingga diperlukan selarasasi dalam penyesuaian.

DR.H. Awang Faroek Gubernur yang terpilih kembali sebagai gubernur pada Pemilihan Gubernur Kaltim tahun dan dilantik pada tanggal 17 Desember 2013 menambahkan bahwa perlunya keterpaduan antara Pemerintah Pusat, Pemrov, Kaltim dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menangani berbagai masalah dan progrom, memberikan perhatian terhadap kearifan lokal pada masing-masing daerah, mendorong kapasitas lokal masing-masing daerah, kelestarian lingkungan sebagai aset daerah dan nasional, memberikan kepercayaan atau serahkan kepada Gubernur dalam pengawasan hutan atau lingkungan hidup dan perencanaan pembangunan harus realistis sesuai dengan kemampuan. Ungkap Gubernur Kaltim.

Sementara Plh. Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Timur, Ir.H. Nazrin, M.Si yang juga sebagai Sekretaris Bappeda Provinsi Kalimantan Timur menyampaikan laporan proses pelaksanaan Musrenbang Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 dalam rangka Penyusunan Renca Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015.

Dalam penyampaian sambutan sekaligus pembukaan Musrenbang Provinsi Kaltim Tahun 2014 dalam rangka RKPD Provinsi Kaltim Tahun 2015 oleh Gubernur Kalimantan Timur, DR. H. Awang Faroek Ishak juga meloancing aplikasi TEPPA secara online, loancing aplikasi One Data & One Mape serta penyerahan penghargaan Pangripta kepada Pemerintah Kabupaten Kukar juara I, kab II dan III, penyerahan beasiswa Kaltim Cemarlang pada seluruh Kabupaten/Kota se Kaltim.

Beberapa poin penting disampaikan Gubernur Kalimantan Timur dalam sambutannya antara lain :
1.  Pemprov. Kaltim berhasil meraih penghargaan terbaik pertama dalam penyelenggaraan TEPPA secara nasional tahun 2013;
2.  Prestasi terbaik secara nasional selama 5 tahun berturut-turut tentang LAKIP;
3.  Daerah Aliran Sungai (DAS) merupakan tanggung jawab dari Pemerintah Pusat dalam rangka penanggulangan air dan seharusnya pengelolaan penanggulangan banjir pembiayaannya dari APBN;
4.  Permasalahan lahan menjadi masalah utama dalam pelaksanaan pembangunan sehingga banyak program dan kegiatan yang menjadi kendala karena belum selesainya masalah lahan atau pembebesan lahan;
5.  Perlunya keterpaduan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Kaltim dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menangani berbagai masalah dan progrom pembangunan;
6.  Usulan program dan kegiatan RKPD tahun 2015 total sebesar Rp. 14 T;
7.  Memperhatikan kearifan lokal pada masing-masing daerah;
8.  Mendorong kapasitas lokal masing-masing daerah;
9.  Kelestarian lingkungan sebagai aset daerah dan nasional;
10. Berilah kepercayaan atau serahkan kepada Gubernur dalam pengawasan hutan atau lingkungan hidup;
11. Banyaknya perundang-undangan bertentangan dengan perundang-undangan yang lain sehingga menjadi kendala/kesulitan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan;
12. Perencanaan pembangunan harus realistis sesuai dengan kemampuan;
13. Kapasistas fiskal Pemprov Kaltim tahun 2015 sebesar 8,52 Trilliun dengan rincian PAD sebesar 5,54 ; Dana Perimbangan Rp. 2,61 Trilliun; lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp. 367,1 M, kapasitas fiskal tentu tidak sesuai dengan usulan program dan kegiatan sehingga diperlukan selarasasi dalam penyesuaian;
14. Dana sebesar Rp. 560 Trilliun total program MP3EI se Kalimantan sedangkan Kaltim memperoleh dana sebesar Rp. 270 Trilliun atau sekitar 70% dari provinsi lain;
15. Pengembangan 8 kawasan unggulan pertumbuhan Provinsi Kalimantan Timur (1. Kawasan Idustri Karingau (Balikpapan & Buluminung (PPU); 2. Kawasan Industri Jasa dan Perdagangan Samarinda; 3. Kawasan industri Berbasis Migas dan Kondensat Bontong dan Kukar; 4. Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK); 5. Kawasan Industri Pariwisata Kepulauan Derawan; 6. Kawasan Food & Rice Estate Paser dan PPU; 7. Kawasan Perbatasan Mahulu; 8. Kawasan Industri Pertanian Kukar dan Kubar dipadu dengan program dan kegiatan MP3EI Kalimantan Timur;
16. Sudah saatnya industri di jawa dipindahkan ke Kaltim;
17. Gubernur menolak pembangunan pipa gas dari Kota Bontang menuju pulau Jawa;
18. SDA harus sebesarnya dinikmati oleh rakyat Kaltim dan Indonesia;
19. Kawasan ekonomi khusus akan memberikan dampak yang luar biasa bagi peningkatan perekonomian Kaltim;
20. One mape one data diharapkan dapat memberikan solusi dalam permbasalahan data khususnya lahan;
21. Kegiatan infrastruktur MP3EI di Provinsi Kaltim;
22. Gubernur Kaltim memberikan beasiswa 50.780 orang dengan total anggaran Rp. 217. 954 M;
23. Pembangunan infrastruktur terutama trans Kalimantan, Tol, ada proyek besar yang akan disepakati antara Pemprovi Kaltim, PPU dan Kota Balikpapan tentang pembangunan coatoal rood dan tembus ke jalan tol dengan pola VVV yang akan dikerjakan oleh PT. Waskita dengan total anggaran 1 T;
24. Rel Kereta api ada 2;
25. Telekomunikasi se Kaltim tahun 2015 sudah terbangun semua, Bank Kaltim sudah terbangun di 120 kecamatan;
26. Beberapa jembatan mendapat perhatian dari gubernur sehingga tidak ada lagi Kabupaten yang terisolir sudah bisa menuju ke pelabuhan;
27. ALKI II sangat potensial untuk dikembangkan sebagai jalur alternatif;
28. Food estate dan pembangunan irigasi;
29. Sasaran indikator makro pembangunan Kaltim maju (RPJMD) Kaltim tahun 2018 IPM posisi ke 5 dari 33 Provinsi;
30. Program dan kegiatan harus realistis yang bisa dikerjakan. (Humas Bappeda Kaltim/Sukandar,S.Sos).

   

Page 1 of 13























 

 simonep    teppa

Bappeda Provinsi Kalimantan Timur
Jl. Kesuma Bangsa Nomor 2 - Samarinda 75123
Telp 0541 - 741044
Fax 0541 - 742283
Email : mail@bappedakaltim.com / mail@bappeda.kaltimprov.go.id
© Copyright 2009
  -  2014