Rabu, Juli 29, 2015

Weblinks

Konsultasi RPJPD Kota Samarinda 2005-2025

Samarinda, 28/5/15. Pemerintah Kota Samarinda melalui SKPD Bappeda langsung dipimpin oleh  Kepala Bappeda Kota Samarinda, Sugeng Chaeruddin 1._Ka._Bappeda_Kaltim_memimpin_rapat_konsultasi_RPJPD_Kota_Samarinda_28_Mei_15mengadakan konsultasi dengan Bappeda Provinsi Kalimantan Timur yang langsung diterima oleh Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Timur, DR.Ir.H. Rusmadi,MS di ruang rapat Propeda lantai 2 Bappeda Provinsi Kalimantan Timur, jalan Kusuma Bangsa Nomor 2 Samarida dihadiri peserta kurang lebih 40 orang baik dari Bappeda Kota Samarinda dan Bappeda Provinsi Kalimantan Timur.

Kepala Bappeda Kaltim, DR.Ir.H. Rusmadi,MS menyampaikan tiga (3) utama dalam presentasinya mengatakan bahwa yang perlu mendapat perhatian dari Pemerintah Kota Samarinda antara lain : 1. Penataan Ruang yang berwawasan ramah lingkungan atau memperhatikan Lingkungan Hidup, sektor Industri dan sektor jasa, sektor tambang; 2. Managemen perkotaan termasuk pengelolaan transportasi serta tambangdan 3. Membangun Kota Samarinda menjadi sebagai Smart City.

Lebih lanjut Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Timur menyampaikan bahwa tahapan waktu konsultasi penyusunan RPJPD Kota Samarinda tahun 2005 – 2025 antara lain :
1.    Berdasarkan Permendagri No 54/2010 Pasal 41 dimana Peraturan Daerah tentang Peraturan Daerah tentang RPJPD kabupaten/kota ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah penetapan RPJPN.
2.    Surat Kepala Bappeda Kota Samarinda Tanggal 25 Mei 2015 Perihal Permohonan konsultasi Rancangan Akhir RPJPD Kota Samarinda surat diterima  Bappeda Provinsi Tanggal  25 Mei 2015.
3.    Berdasarkan Permendagri No. 54/2010, pelaksanaan konsultasi dilakukan 3 hari kerja setelah surat diterima dan Hasil Konsultasi disampaikan 10 Hari Kerja Setelah Pelaksanaan Konsultasi (paling lambat tanggal 4 Juni 2015)

Sementara berdasarkan amanat Permendagri No.54 Tahun 2010, Pasal 34, 36, 156, 157, 158, 180, 183 antara lain :
1.    Gubernur melalui kepala Bappeda Provinsi melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap Rencana Pembangunan Daerah lingkup Provinsi, antar Kab/Kota dan Kab/Kota pada wilayah Provinsi dalam jangka waktu tertentu. Pengendalian dan evaluasi di antaranya adalah terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
2.    Bupati/Walikota mengkonsultasikan rancangan akhir RPJPD kabupaten/kota kepada Gubernur, melalui surat permohonan konsultasi dengan menjelaskan pokok-pokok substansi materi yang dikonsultasikan dan disertai dengan lampiran : a.  Rancangan akhir RPJPD kabupaten/kota; b.  Berita acara kesepakatan hasil musrenbang RPJPD kabupaten; c. Hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota.
3.      Konsultasi dalam rangka untuk memperoleh saran pertimbangan meliputi landasan hukum penyusunan, sistematika dan teknis penyusunan, konsistensi menindaklanjuti hasil musrenbang RPJPD kabupaten/ kota, sinkronisasi dan sinergi, dengan RPJPN, RPJPD provinsi, RTRW kabupaten/ kota serta RPJPD dan RTRW kabupaten/kota lainnya, meliputi : a. visi, misi, arah, kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota, selaras dengan visi, misi, arah, tahapan, sasaran pokok dan prioritas pembangunan jangka panjang provinsi dan nasional; b. Arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota, selaras dengan arah dan kebijakan RTRW kabupaten/kota masing-masing; c. Arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah, selaras dengan arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota lainnya; d. Rencana pembangunan jangka panjang daerah selaras dengan RTRW kabupaten/kota lainnya; e. Prioritas pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota, selaras dengan prioritas pembangunan jangka panjang provinsi dan nasional; f. Pentahapan dan jangka waktu pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota, sesuai dengan pembangunan jangka panjang nasional; g. dilakukan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJPD kabupaten/kota.

Peserta rapat dalam rangka konsultasi penyusunan RPJPD Kota Samarinda yang dipimpin oleh Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Timur, DR.Ir.H. Rusmadi,MS menyampaikan menyampaikan saran dan masukan antara lain :
1.     Kerangka penyusunan RPJPD Kota Samarinda tahun 2005-2025 sesuai dengan Permendagri No. 54/2010;
2.     Latar belakang diharapkan dapat menambah sejarah terbentuknya Kota Samarinda;
3.     Tata Ruang Wilayah bekerjasama dengan pihak Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
4.     Potensi daerah belum terlihat dan fungsi pusat pemerintahan yang juga sebagai pusat Pemerintahan Provinsi, jasa dan perdagangan lebih diperjelas;
5.     Adanya kerjasama kependudukan dengan adanya penduduk Kukar banyak tinggal di Kota Samarinda begitu juga sebaliknya;
6.     Penyesuaian kembali dengan Pemerintah Kukar tentang sektor jasa, perdagangan, sosial dan budaya;
7.     Sistematika dalam penyusunan RPJPD dicantumkan tentang Nawa Cita sesuai surat edaran 3 Kementrian RI;
8.     Penyelarasan antara visi dan misi serta arah kebijakan Kota Samarinda;
9.     Samarinda sebagai kota pemerintahan dan jasa bagaimana akhirnya;
10.     Visi Samarinda dalam sektor jasa, industri dan perdagangan seharusnya sudah bisa mengukur draft kebutuhan tata ruang;
11.     Arah kebijakan belum menyentuh pada sektor transportasi;
12.     Samarinda sebagai ibu kota Provinsi sebaiknya menyediakan transportasi yang terkoneksi antara darat, laut dan udara;
13.     Pembangunan infrastruktur yang terkoneksi;
14.     Pembangunan SDM tentang MDGs walaupun secara tidak tersirat;
15.     Angka melek huruf tidak ada, yang ada hanya rata-rata lama sekolah;
16.     Angka partisipasi sekolah perlu juga dimasukkan dalam RPJPD Kota Samarinda; Pengembangan kota Samarinda ke depannya bagaimana juga dapat dijelaskan dalam RPJPD;
17.     Perlu menindaklanjuti tentang wacana pemindahan ibu kota Samarinda di daerah Makroman dapat diperjelas.

Sementara presentasi yang disampaikan oleh Kepala Bappeda Kota Samarinda, Sugeng Chaeruddin bahwa proses konsultasi penyusunan RPJPD Kota Samarinda dengan Bappeda Provinsi Kalimantan Timur berikut masukan dari peserta berdasarkan poin-poin penting antara lain :  
1.    Evaluasi penyusunan RPJPD Kota Samarinda tahun 2005-2025 yang di evaluasi oleh tim dari Bappeda Provinsi masih yang lama dan sekarang sudah ada yang di update;
2.    Masalah banjir di Kota Samarinda sudah berkurang sebesar 50 % dari tahun-tahun sebelumnya;
3.    Isu-isu global tentang lingkungan hidup bahwa pemerintah kota Samarinda punya kontribusi dalam penurunan emisi;
4.    Perencanaan sebagai hulunya dari pembangunan jangan sampai tergantung kepada konsultan;
5.    Kota Samarinda sangat strategis dalam sektor jasa dan pendidikan;
6.    Managemen perkotaan dan trasportasi sangat penting;
7.    Bappeda Provinsi Kaltim punya tanggung jawab sebaiknya diberikan dokumen yang lengkap.

Visi dan Misi Kota Samarinda

Kota Samarinda merupakan ibukota Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki peran strategis dengan potensi dalam berbagai aspek. Potensi yang menjadi modal dasar tersebut adalah sumber daya manusia, sumber daya alam, hingga wilayah Kota Samarinda yang strategis di pertengahan Provinsi Kalimantan Timur dan berbatasan langsung dengan beberapa kabupaten/kota. Diharapkan dengan berbagai potensi ini, pembangunan Kota Samarinda menjadi lebih realistis untuk dilaksanakan terutama pada perencanaan jangka panjang daerah yang akan dijabarkan menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Pembangunan Kota Samarinda akan menjadi barometer pembangunan daerah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur, mengingat posisinya sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Timur. Oleh karena itu, Kota Samarinda akan menjadi sebuah prototype rumusan pembangunan daerah sehingga perlu adanya contoh nyata perencanaan pembangunan daerah terutama kaitannya dengan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang telah digaungkan dari level nasional hingga internasional.

Pernyataan visi dan misi Kota Samarinda dalam merumuskan perencanaan pembangunan daerah akan menjadi pondasi utama dalam penyusunan tahapan¬tahapan perencanaan selanjutnya dengan realisasi-realisasi arah kebijakan maupun program dan kegiatan yang relevan. Peran dari visi dan misi akan meningkatkan daya dorong pencapaian tujuan pembangunan daerah jika mendapat dukungan penuh dari berbagai elemen masyarakat, pemerintah, hingga swasta sebagai penggerak pembangunan Kota Samarinda.

Visi

Kota masa depan yang ingin maju harus memiliki visi yang besar untuk menyatukan pemikiran dan langkah segenap pihak dalam mewujudkannya. Visi RPJPD Kota Samarinda merupakan sebuah kondisi yang ingin dicapai oleh masyarakat selama

periode waktu 20 tahun yang dalam hal ini akan diwujudkan sampai dengan akhir tahun 2025. Visi pembangunan Kota Samarinda menjadi penting dan urgent dalam menyatukan cita dan cipta bersama seluruh komponen pembangunan daerah sebagai bagian dari solusi dan antisipasi berbagai isu-isu strategis maupun permasalahan yang dihadapi Kota Samarinda di satu sisi, dan di sisi lain, menjadi fondasi bagi keberhasilan pengembangan kota pada tahap pembangunan jangka panjang periode berikutnya.

Sebagai ibukota suatu provinsi yang kerap disebut “provinsi kaya”, merencanakan sekaligus mewujudkan “kota yang layak” adalah suatu keharusan. Menjalani peran strategis tersebut, Kota Samarinda mutlak harus dipandang sebagai perkotaan yang mampu berkembang dan berkelanjutan secara ekologis (eco-city) dan berkembang secara berkeadilan (just-city) dengan dukungan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan (growth city) dan pengembangan identitas lokal yang kuat (urban cultural identity). Kelayakan kota pada tahapan pembangunan dijadikan sebagai dasar pengembangan, tidak saja, menjadi kota yang cerdas tetapi bahkan menjadi kota yang “cemerlang” di masa datang, sebanding dengan kota-kota besar di dunia.

Namun demikian, mimpi besar tak berarti identitas kota harus tercerabut dari akar sejarahnya. Secara ekologis, kehidupan sebagian masyarakat Kota Samarinda yang sangat tergantung pada Sungai Mahakam, tetap menjadi pijakan utama pengembangan “mimpi masa depan kota”. Oleh karena itu, Sungai Mahakam yang membelah kota, tetap menjadi ikon yang melekat pada Kota Samarinda, dan sesuai dengan judul lagu daerah, “Samarinda Kota TEPIAN (Teduh, Rapi, Aman, dan Nyaman) Mahakam”.

Visi dan misi Kota Samarinda dirumuskan antara lain dalam kerangka mempersiapkan fondasi pembangunan menuju pengembangan Kota Cerdas (smart city) dalam kebijakan pembangunan jangka panjang tahap berikutnya. Dengan adanya persiapan pembangunan kota cerdas ini diharapkan akan menghasilkan perubahan manajemen perkotaaan yang mampu memberikan efek positif dalam segala aspek dan bidang kehidupan masyarakat: ekonomi, sosial, budaya, dan keserasian dengan lingkungan hidup. Penyiapan berbagai prasyarat dasar agar Samarinda dapat lebih lanjut menerapkan manajemen kota berbasis smart city, salah satu dampak yang diharapkan Kota Samarinda adalah mampu memecahkan satu per satu permasalahan krusial pembangunan yang dihadapi selama ini dengan memaksimalkan segala sumber daya dan potensi dan mampu menggiring masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan daerah demi kesejahteraan bersama.

Berdasarkan hal tersebut, visi Kota Samarinda dirumuskan, dibahas, dan disepakati bersama seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah dengan memerhatikan juga kondisi Kota Samarinda saat ini, tantangan pembangunan mendatang, dan modal dasar yang dimiliki. Selain itu, perumusan visi Kota Samarinda juga memerhatikan amanat konstitusional yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 dan guna mendukung visi pembangunan provinsi dan nasional. Berdasarkan hal tersebut di atas maka visi pembangunan Kota Samarinda Tahun 2005-2025 adalah: “TERWUJUDNYA SAMARINDA SEBAGAI KOTA TEPIAN YANG TERDEPAN DI KALIMANTAN”

Visi tersebut dibentuk melalui 3 (tiga) pokok visi yaitu:
1.    Teduh dan rapi yang terdepan (aspek lingkungan);
2.    Aman yang terdepan (aspek ekonomi); dan
3.    Nyaman yang terdepan (aspek sosial).

Dengan penggabungkan antara kata demi kata dan huruf berikut: Te-duh, Ra-pi, A- man, dan N-yaman maka akan tergabung menjadi kata “TEPIAN” yang terdepan. Kota Tepian yang terdepan inilah merupakan cita-cita dan kota impian bagi masyarakat Kota Samarinda. Kata Teduh, dijabarkan bahwa Kota Samarinda diharapkan dapat memberikan pengayoman kepada masyarakatnya dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakatnya baik jasmani maupun rohani secara adil dan merata. Kata Rapi, mengandung makna tertib, indah dan bersih, dimana diharapkan terwujud ketertiban yang tercermin dari sikap hidup warga kota dan aparat pemerintahannya. Kata Aman berarti terciptanya suatu situasi dan kondisi dimana setiap warga kota merasa bebas dari ancaman rasa takut dan aman lahir bathin. Dan kata Nyaman bermakna terciptanya suasana nyaman dan tenteram dan rasa syukur dari setiap warga kota, sehingga menimbulkan gairah masyarakat untuk berpartisipasi aktif di dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Dengan demikian, dengan memadukan pembangunan daerah pada 3 (aspek) yaitu aspek lingkungan, ekonomi dan sosial diharapkan impian masyarakat terhadap Kota Samarinda ini dapat terwujud. Pengembangan kota dalam jangka panjang pada tiga pokok visi di atas diharapkan tidak saja menjadikan Kota Samarinda sebagai impian warganya, tetapi menjadi kebanggaan provinsi bahkan di pentas nasional maupun internasional pada periode pembangunan jangka panjang berikutnya.

Makna terdepan juga berhubungan dengan keinginan kuta untuk menjadikan Kota Samarinda sebagai kita terbaik di tingkat regional Kalimantan pada akhir periode RPJPD. Kota yang terbaik adalah kota yang mampu mewujudkan kehidupan demokratis di tingkat lokal, menciptakan SDM unggul dengan hasil munculnya masyarakat yang berbudaya unggul dan pemimpin yang berkualitas dan visioner sehingga dapat meningkatkan daya saing daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat lebih nyata.
Lebih lanjut, penjelasan dari masing-masing pokok visi adalah sebagai berikut:

1.    Terwujudnya Kota Samarinda yang Teduh, Rapi dan Terdepan

Kata Teduh merujuk pada impian masyarakat agar Kota Samarinda mampu memberikan pengayoman kepada masyarakatnya dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakatnya baik jasmani maupun rohani. Selain itu, secara fisik Teduh mempunyai perspektif banyaknya pohon-pohon yang rindang sehingga kota menjadi teduh bagi masyarakat dalam melaksanakan kesehariannya. Kemudian kata Rapi, mengandung makna tertib, indah, dan bersih sebagai cerminan budaya unggul (culture of excellence) warga kota dan aparat pemerintahannya. Sehingga, jika kata teduh dan rapi digabungkanmembentuk perspektif yang saling mengisi untuk menuju pembangunan lingkungan hidup dan sosial yang sehat dan serasi.

2.    Terwujudnya Kota Samarinda yang Aman dan Terdepan

Kata Aman berarti terciptanya suatu situasi dan kondisi dimana setiap warga kota merasa bebas dari ancaman rasa takut dan aman lahir dan batin. Rasa terwujudnya_kota_smd_terdepan_di_kaltimaman akan memberikan efek psikologis yang positif bagi masyarakat dan memberikan kondusivitas bagi warga untuk beraktivitas di berbagai bidang. Dengan hal ini Kota Samarinda akan terkondisi pada situasional yang mendukung dalam berbagai aspek kehidupan, salah satunya adalah perekonomian. Dengan terwujudnya Kota Samarinda yang aman dan terdepan, akan mampu memicu pergerakan perekonomian yang berkembang dengan pesat. Hal ini akan terjadi dikarenakan situasional yang mendukung, sehingga investor tidak ragu untuk masuk dan menanamkan modal di Kota Samarinda. Dengan hal ini, Kota Samarinda akan lebih mantap dalam pembangunan perekonomian dan mempunyai perekonomian yang tangguh dan mampu menjadi fondasi dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat Kota Samarinda.

3.    Terwujudnya Kota Samarinda yang Nyaman dan Terdepan

Kota Samarinda yang nyaman dan terdepan merupakan penciptaan efek kesejahteraan yang diharapkan mampu dirasakan seluruh masyarakat Kota Samarinda. Kota yang nyaman ini mengindikasikan masyarakat yang telah terpenuhi segala kebutuhannya dan hidup dengan sejahtera. Hidup dengan nyaman dan sejahtera dapat tercipta dengan adanya keharmonisan pada aspek lingkungan social. Dengan lingkungan sosial yang mendukung, akan mampu membuat ikatan persatuan yang kuat. Dengan persatuan yang kuat maka menciptakan Kota Samarinda yang nyaman membuat masyarakat Kota Samarinda mencintai Kotanya. Sehingga akan berdampak pada pembangunan daerah yang aktif. Pembangunan daerah yang aktif ini akan menggiring gairah masyarakat untuk turut aktif dalam segala bentuk pelaksanaan pembangunan daerah. Dengan demikian, dalam pelaksanaan pembangunan daerah akan terlaksana dengan maksimal.

Visi Kota Samarinda “Terwujudnya Samarinda sebagai Kota Tepian yang Terdepan di Kalimantan” memiliki peran terhadap perwujudan Visi Jangka Panjang Nasional tahun 2025 yaitu “Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur” serta visi Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025 yakni “Terwujudnya Masyarakat yang Adil dan Sejahtera dalam Pembangunan Berkelanjutan”.

MISI

Misi merupakan sebuah usaha atau upaya umum bagaimana mewujudkan visi pembangunan dengan cara yang efektif dan efisien sehingga setiap tahapan-tahapan arah kebijakan terarah menuju satu tujuan yang sama. Misi juga menjadi pondasi pokok sebuah wilayah administrasi didirikan mengingat setiap wilayah administrasi di Indonesia memiliki tugas untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dengan berpartisipasi dalam pencapaian tujuan nasional. Oleh karena itu, perlu adanya komitmen dan konsistensi bersama oleh para pelaksana pembangunan baik pemerintah, masyarakat, maupun swasta dalam menjaga stabilitas pelaksanaan misi pembangunan untuk memastikan visi dapat terealisasi sesuai periode yang telah ditentukan.

Perwujudan visi pembangunan Kota Samarinda ditempuh melalui misi pembangunan daerah. Misi pembangunan ini merupakan komitmen penentu keberhasilan visi pebangunan. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Visi Kota Samarinda “Terwujudnya Samarinda sebagai Kota Tepian dan Terdepan di Kalimantan” dibangun sebagai usaha bersama pemerintah kota dan masyarakatnya untuk menyamakan dan menyelaraskan pandangan, penilaian dan langkah pada pelaksanaan pembangunan. Pembangunan dilandasi dengan semangat persatuan yang kokoh dengan senantiasa mendapat lindungan Tuhan Yang Maha Esa dalam melaksanakan pembangunan demi kehidupan masyarakat yang terdepan di Kalimantan.

Pencapaian visi jangka panjang Kota Samarinda yang terwujudnya Kota Tepian dan Terdepan di Kalimantan membutuhkan upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh segenap pemangku kepentingan (stakeholder) secara sinergis. Upaya-upaya yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi jangka panjang Kota Samarinda dikenal dengan misi. Misi pembangunan Kota Samarinda, sebagai berikut:

MISI Pembangunan Jangka Panjang Kota Samarinda Adalah :

2.    Mewujudkan Kualitas Sdm Kota Samarinda Yang Berdaya Saing
3.    Mewujudkan Pembangunan Perekonomian Kota Samarinda Yang Tangguh Berbasis Sektor Unggulan Daerah
4.    Melestarikan Lingkungan Yang Sehat, Asri, Dan Nyaman

Penjabaran masing-masing misi pembangunan tersebut adalah sebagai berikut :

1.     Mewujudkan kualitas SDM Kota Samarinda yang berdaya saing

Sumber daya manusia merupakan aset yang paling berharga dan potensial dalam pembangunan suatu daerah karena sumber daya manusia merupakan subyek sekaligus obyek pembangunan. Subyek pembangunan mengandung makna bahwa seluruh lapisan masyarakat memiliki andil dan partisipasi terhadap pelaksanaan pembangunan menurut bidang keahliannya masing-masing. Pelaksana pembangunan oleh masyarakat dalam hal ini sebagian besar dikaitkan dengan pertumbuhan perekonomian wilayah yang menjadi mesin penggerak perwujudan capaian pembangunan daerah.

Sedangkan sumber daya manusia sebagai obyek pembangunan memiliki makna bahwa setiap masyarakat yang hidup di suatu wilayah harus menikmati dan merasakan hasil dari pembangunan daerah yang telah dilaksanakan. Hasil dari pembangunan daerah harus dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat secara merata dan adil tanpa memandang status. Artinya tidak boleh ada diskriminasi oleh pelaksana pembangunan dalam memberikan berbagai fasilitas, sarana, maupun prasarana sebagai bentuk keadilan pemerataan hasil pembangunan daerah.

Terkait dengan fungsi sumber daya manusia sebagai subyek dan obyek pembangunan, maka kualitas dan daya saing setiap individu harus ditingkatkan dari berbagai bidang dari peningkatan derajat kesehatan baik individu, keluarga, maupun lingkungan; peningkatan kualitas pendidikan formal maupun keterampilan/skill yang menunjang pengembangan potensi diri; peningkatan perekonomian diri dan keluarga melalui pendapatan yang sesuai untuk mencapai hidup layak; hingga peningkatan modal sosial manusia sebagai bagian dari masyarakat, berbangsa, dan bernegara seperti akhlak mulia untuk membentuk identitas dan karakter moral individu.

Dalam implementasinya, perlu adanya penguatan perekonomian Kota Samarinda berbasis potensi daerah menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi dan pelayanan masyarakat dan mengedepankan pembangunan SDM berkualitas serta berdaya saing, meningkatkan penguasaan, pemanfaatan dan penciptaan iptek, pembangunan infrastruktur yang maju seperti pengembangan kawasan industri, jasa dan perdagangan serta pemukiman yang berwawasan lingkungan dan representatif.

Selain itu, dalam peningkatan modal sosial masyarakat perlu adanya penguatan jati diri dan karakter masyarakat yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antar umat beragama, melaksanakan interaksi antar budaya suku, dan memiliki kebanggaan sebagai warga Kota Samarinda dalam rangka memantapkan landasan spiritual, moral dan etika pembangunan masyarakat.

2.    Mewujudkan pembangunan perekonomian Kota Samarinda yang tangguh berbasis sektor unggulan daerah

Misi kedua ini dirumuskan berdasarkan fenomena terkait perkembangan perekonomian di Kota Samarinda yang memiliki pertumbuhan perekonomian yang masih fluktuatif sehingga kestabilan perekonomian berdampak pada kestabilan harga barang dan jasa. Oleh karena itu diperlukan suatu misi khusus dalam pembangunan perekonomian Kota Samarinda yang selain meningkatkan pertumbuhan perekonomian juga mengiringi pertumbuhan perekonomian tersebut dengan kualitas perekonomian yang lebih baik.

Pertumbuhan perekonomian berbasis nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) akan memberikan kesempatan bagi pemerintah Kota Samarinda dalam menentukan program dan kegiatannya melalui fokus peningkatan PDRB pada sektor-sektor unggulan yang membentuk struktur ekonominya. Sektor unggulan dapat dilihat dari dominasi distribusi pembentukan struktur perekonomian daerah maupun melalui pertumbuhan ekonomi sektoralnya. Perpaduan dua hal tersebut akan lebih optimal lagi dengan melihat karakteristik wilayah dan masyarakat Kota Samarinda agar dapat terjalin keselarasan antara pertumbuhan ekonomi wilayah, kenyamanan kehidupan masyarakat, dan keberlanjutan kualitas lingkungan hidup.

3.    Melestarikan lingkungan yang sehat, asri, dan nyaman

Misi ketiga ini merupakan misi yang harus dilaksanakan sebagai penyempurnaan dua misi sebelumnya namun memiliki keutamaan tersendiri dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Perwujudan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan perekonomian yang mantap harus sejalan dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup Kota Samarinda sehingga kesehatan, keasrian, dan kenyamanan kehidupan masyarakat tetap terjaga.

Dengan melestarikan lingkungan yang sehat, asri dan nyaman diperlukan komitmen menyeluruh oleh segenap elemen pembangunan Kota Samarinda sekaligus konsistensi dalam penerapan dan pelaksanaan perencanaan program dan kegiatan pembangunan berbasis lingkungan hidup. Sehingga pembangunan dalam bidang ekonomi juga harus beriringan dengan pembangunan dalam bidang lingkungan. Dengan demikian, perlu adanya transformasi ekonomi berbasis sumber daya tidak terbarukan ke sumber daya terbarukan harus dilakukan dengan mewujudkan keseimbangan antara pilar ekonomi, lingkungan, dan sosial dalam perencanaan pembangunan menuju green economy. Diharapkan transformasi pembangunan menuju green economy akan mewujudkan kondisi masyarakat yang lebih baik dan berkeadilan sosial serta mengurangi resiko kerusakan lingkungan dan ekologi wilayah.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah memperbaiki pengelolaan pelaksanaan pembangunan yang dapat menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan keberlanjutan keberadaan serta kegunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan cara:
1.    Menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan dimasa kini dan masa depan melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk pemukiman, kegiatan sosial dan ekonomi serta upaya konservasi;
2.    Pemanfaatan ekonomi sumber daya alam dan lingkungan yang berkesinambungan;
3.    Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan, memberikan keindahan dan kenyamanan kehidupan;
4.    Pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal dasar pembangunan;
5.    Menciptakan kondisi keamanan yang kondusif dengan meningkatkan kemampuan aparatur keamanan dan peralatannya dalam menangani konflik-konflik sosial, ekonomi, dan politik secara musyawarah, terkendali dan berprikemanusiaan;


Dengan demikian, keterhubungan visi terhadap misi sebagaiman telah dijelaskan di atas dapat diringkas sebagaimana gambar berikut ini :

Keterhubungan Visi Terhadap Misi Kota Samarinda

terwujudnya_kota_smd_terdepan_di_kaltim_2
Dari gambar di atas tampak bahwa dengan fokus pada penyelenggaraan misi merupakan cara lain mewujudkan visi. Sehingga dalam hal ini, tersirat makna bahwa keberhasilan pencapaian misi hanya dapat dilakukan jika seluruh misi dapat berhasil dilaksanakan. Keberhasilan pembangunan Sumber Daya Manusia, Ekonomi dan Lingkungan menjadi “enabler” bagi Terwujudnya Samarinda Sebagai Kota Tepian dan Terdepan di Kalimantan.

(Humas Bappeda Kaltim/Sukandar,S.Sos).

 

Ketahanan Pangan di Kawasan Terpencil Kaltim

Bappeda Kaltim – Ketahanan Pangan Kaltim.  Ketahanan pangan mutlak dibutuhkan tidak hanya untuk periode sekarang namun lebih diutamakan pada pic_fuad_asaddin-1keberlanjutannya begitu juga pada daerah terpencil, sering identik dengan keterpencilan tempat, daerah ini tersebar sporadis tidak merata didaerah-daerah jarang penduduk. Bisa daerah perbatasan, daerah pedalaman dan kepulauan bahkan daerah-daerah yang sulit terhubungkan dengan jalan atau melalui transportasi darat. Daerah terpencil cukup banyak terdapat di daerah Kalimantan Timur. Karakteristik daerah terpencil biasanya penduduknya minim, fasilitas pendidikan, kesehatan dan fasilitas umum lainnya yang terbatas. Bahkan, kebutuhan utama juga terkadang sulit di penuhi, seperti misalnya pemenuhan kebutuhan pangan.

Hal ini diungkapkan oleh Ir. Fuad Asaddin, M.Si Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Kalimantan Timur dalam tulisannya berjudul “Ketananan Pangan di Kawasan Terpencil Kaltim”.

Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyusuluhan Provinsi Kaltim, Ir. Fuad Asaddin, M.Si menyampaikan dalam tulisannya bahwa pemenuhan kebutuhan pangan pada daerahterpencil biasanya sulit dipenuhi, disamping kurangnya dukungan pengembangan usaha tani, juga sulitnya dalam memenuhi beberapa keperluan mutlak lainnya yang diperlukan oleh para petani. Pemenuhan bibit, peralatan dan pupuk merupakan persoalan rumit. Penduduk non petani juga terkadang kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya, disebabkan ketiadaan warung penjual kebutuhan pokok, kesulitan akses jalan, penduduk biasanya berpendapatan rendah, ketiadaan listrik dan lain-lain.

Disamping berbagai kekurangan diatas, pemukiman terpencil kelebihannya biasanya terdapat areal-areal yang dapat digunakan bercocok tanam yang luas, dan daerah-daerah terpencil di pinggiran hutan biasanya terdapat sumber air yang cukup, kedua hal ini menjadi modal utama untuk menumbuhkan keperluan pangan penduduk setempat.

Dampak Kekurangan Pangan

Pangan merupakan kebutuhan utama manusia, yang ketersediannya dijamin oleh negara oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan berbagai upaya untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi penduduknya, terutama pada daerah-daerah yang sulit dijangkau, melalui  kebijakan dorongan untuk memanfaatkan potensi sekitar. Potensi yang dimiliki oleh masyarakat ini, minimalnya cukup untuk memenuhi kebutuhan sekitar.

Upaya lain yang dilakukan pemerintah melalui distribusi mekanisme pasar, dan stabilisasi. Realitanya bagaimanapun usaha ini belum cukup menjamin kecukupan pangan masyarakat, hal ini disamping disebabkan dukungan yang baik terhadap pasokan yang tersedia seperti dukungan jalan dan keberadaan fasilitas angkutan, terkadang kondisi alam dan bahkan fluktuasi harga juga mempengaruhi kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya.

Terbatasnya upaya pemerintah memenuhi ketersediaan pangan bagi masyarakatnya, disebabkan karakteristik pangan yang diubutuhkan relatif beragam dan memiliki spesifikasi kandungan tertentu. Untuk dapat menunjang pertumbuhan dan perkembangan tubuh manusia, diperlukan kebutuhan pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, beragam, bergizi, berimbang, dapat diterima dan aman. Kelengkapan pangan seperti diatas tidak selalu dapat dipenuhi kelengkapannya. Biasanya yang selalu di pantau dan dijaga ketersediaanya adalah beras, dan beberapa komoditi lain seperti minyak goreng dan gula terkadang daging sapi.

Pola pemenuhan seperti ini, tidak memenuhi kebutuhan semua kecukupan energi, protein, vitamin dan mineral seperti yang diperlukan, disisi lain kekurangan zat-zat ini, yang sering diderita oleh masyarakat yang lapar berimplikasi luas.
Kelaparan, menyebabkan 2(dua) hal penting bagi kehidupan manusia :

Pertama dan paling penting adalah kekurangan energi dan protein. Makanan yang dikonsumsi diubah menjadi energi oleh manusia, dan energi diukur dengan kalori, dijadikan tenaga untuk melakukan aktivitas kehidupan. Sedangkan, protein terutama diperlukan untuk keperluan fungsi tubuh, termasuk penyediaan asam amino esensial,  perkembangan tubuh dan pemeliharaan otot.

Kedua,  kekurangan zat-zat mikro (vitamin dan mineral), kekurangan zat-zat mikro nutrisi Ini, memang bukan jenis gizi buruk yang dimaksud, tetapi dengan ketiadaan zat-zat ini juga akan menimbulkan dampak yang buruk bagi petumbuhan dan perkembangan kesehatan manusia;

Anak-anak adalah korban yang paling rentan dari gangguan gizi. Anak-anak yang kurang gizi menderita hingga 160 hari sakit setiap tahun. Gizi buruk berperan paling  tidak setengah dari 10,9 juta anak yang meninggal setiap tahun, jadi kurang lebih lima juta kematian. Kekurangan gizi memperbesar efek setiap penyakit, termasuk campak dan malaria. Perkiraan proporsi kematian di mana kekurangan gizi merupakan penyebab utama kira-kira sama untuk diare (61%), malaria (57%), pneumonia (52%), dan campak (45%). Gangguan gizi juga dapat disebabkan oleh penyakit, seperti penyakit yang menyebabkan diare, dengan mengurangi kemampuan tubuh untuk mengubah makanan menjadi nutrisi yang dapat digunakan.

Kekurangan gizi, juga dapat menghambat pertumbuhan, seperti terjadinya pengerdilan, diperkirakan mempengaruhi 32,5 persen anak-anak di negara berkembang, yaitu salah satu dari tiga orang. Secara geografis, lebih dari 70 persen anak-anak kurang gizi tinggal di Asia, 26 persen di Afrika dan 4 persen di Amerika Latin dan Karibia. Dalam banyak kasus, penderitaan mereka dimulai bahkan sebelum lahir dengan ibu yang kekurangan gizi. Kurang gizi di kalangan wanita hamil di negara berkembang mengarah ke 1 dari 6 bayi yang lahir dengan berat badan lahir rendah.

Ini bukan hanya merupakan faktor risiko untuk kematian neonatal, tetapi juga menyebabkan ketidakmampuan belajar, mental, keterbelakangan, kesehatan yang buruk, kebutaan dan kematian dini.

Mandiri Pangan Daerah Terpencil

Dalam upaya mentasai kecukupan pangan di kawasan terpencil, perlu didorong pemanfaatan potensi sekitar halaman untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Upaya ini tidak saja dapat mendorong terjaminnya ketersediaan pangan keluarga secara berkelanjutan, tetapi juga dapat menekan 52 persen, pengeluaran pangan, yang dapat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan dasar yang lain.

Sumber pangan utama, maupun kebutuhan lain dapat disediakan melalui pemanfaatan halaman rumah ini, seperti sumber nabati yang banyak mengandung karbohidrat, singkong, umbi-umbian,jagung, sagu, pisang, sukun, dan lain-lain. Sayuran dan buah-buahan, mulai dari kacang-kacangan, bayam, sawi dan lain-lain, demikian pula buah-buahan seperti semangka, melon, mentimun dan lain-lain dapat di kembangkan disini.

tabel_pangan_1

Hasil pemanfaatan lahan diatas, dapat menjadi menjadi bahan baku olahan pangan yang tidak kalah rasa dan mutunya dibandingkan panganan yang bersumber dari beras dan tepung terigu, yang banyak digunakan sebagai bahan baku roti, dan kue-kue bakry yang banyak dijual di super market.

Bahan- bahan diatas dapat menjadi, aneka ragam makanan utama sehari-hari di rumah tangga. Di daerah-daerah Sulawesi, Nusa Tenggara dan Pualu Jawa, berbagai jenis panganan dari bahan diatas telah menjadi menu yang biasa untuk dimakan.

Misal berasal dari singkong dapat di buat beras Rasi (Beras Singkong), Mi dari tepung singkong, Tiwul di Wonogiri, Embal di Maluku dari tepung singkong, jagung sebagai bahan pembuatan pangananjagung bose di NTT dan Binthe Biluhuta di Gorontalo, bahan baku sagu untuk pembuatan sagu rendang di Riau dan lain-lain.

tabel_pangan_2

Selain sumber nabati, halaman sekitar juga dapat dimanfaatkan untuk budidaya hewani, baik sapi, kambing, babi maupun jenis unggas yang lainnya seperti ayam, bebek, burung puyuh dan lain-lain, termasuk pengembangan kolam ikan.

Daerah terpencil yang potensial juga dapat mengembangkan komoditi beras, sesuai dengan dukungan potensinya, yang paling penting masyarakatnya harus punya kemauan dan kesadaran untuk memanfaatkan lahan sekitarnya, selanjutnya beberapa keperluan pendukung perlu dikembangkan oleh pemerintah sesuai dengan tugas fungsinya.

Daerah terpencil pada tingkatan keluarga perlu di dorong kemandirian pangannya, hal ini berdasarkan pertimbangan sulitnya mendapatkan pasokan pangan yang sesuai kebutuhan, oleh karena itu pemerintah perlu melakukan pembinaan dan dukungan yang dibutuhkan, agar daerah terpencil ini menjadi daerah yang mandiri pangannya untuk pemenuhan keperluan keluarga.

Mengembangkan Peran Pemerintah dan Masyarakat

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, mempersyaratkan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota perannya adalah : Bertanggung jawab atas Ketersediaan Pangan, Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas Ketersediaan Pangan di daerah dan pengembangan Produksi Pangan Lokal di daerah, Pemerintah Daerah menetapkan jenis Pangan lokalnya, Menentapkan cadangan pangan, Pemenuhan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan, Menjamin terwujudnya keamanan pangan dan mutu pangan, dan Menjaga stabilitas harga dan pasokan.

Sedangkan Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan. Peran Masyarakat berupa : Pelaksanaan produksi, distribusi, perdagangan, dan konsumsi pangan, Penyelenggaraan cadangan pangan masyarakat, Pencegahan dan penanggulangan rawan pangan, Penyampaian informasi pangan dan gizi, Pengawasan kelancaran penyelenggaraan ketersediaan, keterjangkauan, penganekaragaman, dan keamanan pangan, dan/atau Peningkatan kemandirian pangan rumah tangga.

Pemerintah Daerah Kabupaten/kota, perlu menginventarisasi dan memetakan daerah-daerah terpencil yang rawan pangan, daerah-daerah ini perlu menjadi fokus perhatian utama untuk mendorong dukungan masyarakat untuk memenuhi pangannya. Jumlah kepala keluarga dan anggota keluarga, serta kondisi potensi sekitar perlu di data dengan baik. Selanjutnya dilakukan berbagai persiapan, seperti pembentukan kawasan dan kelompok, dukungan informasi  iklim, kebutuhan komoditi pangan lokal, dan daerah-daerah yang akan dijadikan kebun induk bibit yang akan dikembangkan. Pekerjaan ini, perlu dimotori oleh Badan Ketahanan Pangan, yang didukung oleh instansi teknis, penyuluh dan pemerintahan kecamatan atau desa.

Lakukan sosialisasi, berikan contoh-contoh budidaya, berikan pendampingan, bantu bibit yang dibutuhkan dan segera laksanakan langkah-langkah yang telah dibuat, agar kesulitan akses pangan penduduk yang tinggal dikawasan terpencil dapat dibantu dan diatasi.

Penulis : Fuad Asaddin, Ir., M.Si. Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kalimantan Timur, tinggal Samarinda dan dipublikasikan oleh Humas Bappeda Provinsi Kalimantan Timur/Sukandar,S.Sos.

   

Pusat Pelatihan Pertanian dapat Meningkatkan Kesejahteraan Petani

Bappeda Kaltim – Peningkatan Kesejateraan Petani. Pengembangan Peran Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya dalam Meningkatkan pic_fuad_asaddin-1Kesejahteraan Petani di Kalimantan Timur sangat dibutuhkan.

Hal ini diungkapkan oleh Ir. Fuad Asaddin, M.Si Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Kalimantan Timur dalam tulisanya berjudul “Pusat Pelatihan Pertanian dapat Meningkatkan Kesejahteraan Petani.  

Ir. Fuad Asaddin, M.Si dalam karya tulisnya berpendapat bahwa sampai dengan saat ini, tingkat kesejahteraan petani kita, secara rata-rata belum cukup baik. Rasio Hasil Nilai Petani (NTP) Kaltim, akhir September 2014 ini menurut BPS Provinsi Kaltim baru mencapai 101,12. Index ini masih dibawah NTP rata-rata nasional, yaitu sebesar 102,23 pada periode yang sama. Walaupun Indek yang Diterima petani mencapai 113,46 dan Index yang didayar petani sebesar 112,2  dimana index yang dicapai Kalimantan Timur ini, sudah lebih tinggi dibandingkan beberapa provinsi lainnya di Kalimantan, namun belum mencapai sasaran Nilai Tukar Petani dalam RPJM Nasional pada periode 2009-2014, yaitu  sebesar 115.

Bahkan Index Tukar Petani Pangan Kaltim lebih rendah lagi, yaitu Index yang diterima sebesar 108,36 dan Index Yang dibayar sebesar 112,58 sehingga NTP Petani pangan hanya 96,26.

Kemandirian pangan yang menunjang perwujudan ketahanan dan kedaulatan pangan, hanya akan terlaksana secara berkelanjutan bilamana petani dan nelayan sejahtera, oleh karena itu kesejahteraan ini perlu diutamakan untuk mewujudkan cita-cita pembangunan yang lebih besar.
Untuk meningkatkan kesejahteaan petani, ditengah-tengah harga-harga produk pertanian yang terus bergerak ini, termasuk perikanan adalah meningkatnya produksi dan produktivitas, berarti perlu adanya peningkatan input sumber daya, dan intensitas penanaman yang lebih banyak, sehingga hasil usaha petani lebih meningkat.

Kalau dukungan pasar cukup baik, maka hal-hal lain juga mutlak diperlukan adalah dukungan teknologi dan informasi, peralatan dan mesin, sarana produksi, sarana transportasi, insentif, dan dukungan infrastruktur. Di Kalimantan Timur, dukungan kelembagaan ini, mulai membaik namun lajunya usaha dibidang pembangunan infrastruktur, exploitasi tambang batubara, usaha perkebunan sawit dan pembangunan perumahan dan pemukiman, menjadi kompetitor pemanfaatan lahan, bahkan memakan lahan-lahan pertanian pangan yang existing, sehingga menjadi ancaman kontinuitas usaha tani tanaman pangan di daerah ini, ditengah-tengah kesejahteraan petani pangan yang belum membaik.

Dalam upaya mendorong, meningkatkan kemampuan daerah dalam menyediakan pangan yang mendukung kemandirian dan ketahanan pangan di Kalimantan Timur, maka perlu  dukungan, terutama dalam meningkatkan kemampuan petani. Secara komprehensif, kebijakan-kebijakan yang didorong perlu diarahkan baik dalam hal kebijakan lahan, benih dan bibit, infrastruktur dan sarana, pembinaan petani, sumberdaya manusia, kelembagaan petani maupun teknologi dan industri hilir.

Dukungan Kelembagaan

Dukungan kelembagaan, merupakan salah satu faktor penting disamping beberapa aspek, lainnya. Kelembagaan pertanian merupakan norma atau kebiasaan yang terstruktur dan terpola serta dipraktekkan terus menerus untuk memenuhi kebutuhan anggota masyarakat yang terkait erat dengan penghidupan dari bidang pertanian di pedesaan. Kelembagaan pertanian baik formal maupun informal di Kalimantan Timur belum memberikan peranan yang optimal dalam pembangunan daerah perdesaan, hal ini disebabkan : 1). Peran antar lembaga pendidikan dan pelatihan, balai penelitian, dan penyuluhan belum terkoordinasi optimal; 2).Fungsi dan keberadaan lembaga penyuluhan masih terkendala dukungan sistem penyuluhan; 3). Koordinasi dan kinerja lembaga-lembaga keuangan perbankan perdesaan masih rendah; 4). Koperasi perdesaan khususnya yang bergerak di sektor pertanian masih belum berjalan optimum; dan 5). Keberadaan lembaga-lembaga tradisi dan swadaya di perdesaan juga belum dimanfaatkan secara optimum.
Sekilas gambaran kondisi kelembagaan Kalimantan Timur, dapat dikemukakan sebagai berikut. Pada tahun 2013 yang lalu, Kalimantan Timur memiliki 165.413 Rumah Tangga pengguna lahan, dengan petani sebanyak 449.258 orang. Diantaranya sebanyak 112.274 adalah petani tanaman pangan, 82.167 petani hortikultura, 69.514 peternak, 43.481 nelayan/penambak sedangkan sisanya pekebun 123.431 dan masyarakat hutan sebanyak 18.391 orang.

tabel_1_perkembanganPada 2014, jumlah penyuluh Kalimantan Timur (masih termasuk Kaltara) sebanyak 1.352 orang, meliputi 847 orang PNS, dan 277 orang THL-BPP, sedangkan sisanya 228 orang adalah penyuluh swadaya. Dari Total penyuluh PNS dan Non PNS, sebanyak 87,99 persen adalah penyuluh pertanian, sisanya  8,81 persen penyuluh perikanan dan kehutanan hanya 3,20 persen. Sedangkan swadaya dari 228 orang sebanyak 62,72 penyuluh pertanian, perikanan  30,70 persen dan kehutanan 6,58 persen. Dari 149 dengan 1485 desa, kurang lebih 91,04 persen desa Kalimantan Timur telah memiliki penyuluh.

Di Kalimantan Timur terdapat 6.930 kelompok tani, dan  628 gabungan kelompok tani, serta  36 P4S, dan beberapa Lembaga swadaya masyarakat lainnya.
Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani, nelayan dan masyarakat hutan peran masing-masing lembaga diatas, perlu dioptimalkan melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang sinergis, sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Di Kalimantan Timur, terdapat beberapa lembaga swadaya masyarakat yang dapat berperan menjadi mitra pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan petani, diantaranya adalah Kelompok Wanita Tani, IKAMAJA, P4S, KTNA, dan beberapa Perhimpunan, Paguyuban, Perkumpulan yang tujuannya adalah bagaimana meningkatkan pemberdayaan, dan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani/nelayan dan masyarakat hutan.
P4S Mitra Pemberdayaan Petani

Mengingat berat dan kompleksnya tugas dan fungsi pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan petani, maka dukungan semua elemen diatas sebagai mitra perlu di kembangkan dan disinergikan, agar terlaksana pemanfaatan sumberdaya baik pemerintah, swasta dan masyarakat yang efektif dan efisien dapat dilakukan.  

Pemerintah juga perlu melakukan strategi, yang tepat terhadap kelompok sasaran yang menjadi pelaku pembina, hal ini dimaksudkan agar para petani dan nelayan ini dapat diberdayakan secara terorgasir, efektif dan efisien.

Beberapa dasar pemikiran yang digunakan pemerintah, dalam meningkatkan kemandirian pangan yang mendorong terwujudnya ketahanan dan kedaulauatan pangan, melalui kesejahteraan petani adalah mengutamakan pada sektor komoditi strategis, dengan kelompok dan daya ungkit yang besar. Dengan demikian arahnya adalah petani pangan, yang membentuk kelompok dan gabungan kelompok, yang menjadi binaan penyuluh dan swadaya masyarakat.

Selain penyuluh PNS dan Non PNS untuk mendukung penyelenggaraan pemberdayaan, dan pendampingan peningkatan produksi dan produktivitas petani, peran swadaya yang sebagai pelaku, dan berpartisipasi dalam kegiatan pengembangan SDM ini menjadi perhatian pemerintah.  

Dengan demikian, di Kalimantan Timur beberapa fokus perhatian Pemerintah Provinsi adalah dukungan Petani dan Nelayan Maju yang tergabung dalam Kelompok Tani dan Nelayan Kalimantan Timur, dimana anggotanya adalah elemen-elemen lembaga dan individu profesional yang dapat berperan baik menjadi mitra pemerintah, dalam menjembatani hubungan dan komunikasi pada masyarakat petani dan nelayan dilapangan, terutama P4S.
Peran, Penumbuhan dan Pengembangan P4S

Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya (P4S) adalah perseorangan atau kelompok petani maju, dan independen yang berorientasi agribisnis, ilmu pengetahuan dan teknologi di perdesaan yang dapat berperan  secara swadaya, dalam melaksanakan pelatihan, penyuluhan dan pendikan petani/nelayan yang berwawasan lingkungan. Sebenarnya selain P4S ini, kelompok lain yang juga berperan adalah IKAMAJA atau Ikatan Alumni Magang Jepang, organisasi para pemuda dan wanita tani, mereka adalah yang telah mengikuti program magang di Jepang selama lebih kurang 12 Bulan dan mem bentuk suatu ikatan keluarga alumni yang sudah tersesebar di seluruh Indonesia.

Substansi dari P4S maupun IKAMAJA, adalah kesamaan petani maju, dan ikut dalam pengembangan SDM. Dalam tulisan ini lebih difokuskan pada peran P4S dulu.

Di Kalimantan Timur pada saat ini, ada sebanyak 36 P4S, tersebar di 10 (sepuluh) kabupaten kota, yang ikut aktif dalam pembinaan SDM petani, baik yang bergerak dibidang usaha tani tanaman pangan maupun ikan. Keberadaan mereka, selain sebagai pelaku utama  maupun usaha dalam kegiatan pertanian, dan perikanan/kelautan, yang sangat berpengaruh terhadap kemajuan pangan daerah, mereka juga ikut dalam pembinaan petani, baik yang menjadi anggota kelompoknya, maupun pihak lain yang ingin melakukan orientasi atau belajar teknologi atau informasi pengembangan komoditi tertentu, dengan demikian mereka memiliki peranan sangat penting baik dalam hal mendukung promosi teknologi, dan informasi perkembangan usaha tani, maupun mitra pemerintah dalam melaksanakan program dan kegiatan pertanian di perdesaan.  

P4S mempunyai potensi yang cukup besar bagi pembangunan daerah dan nasional,  P4S berasal dari, oleh dan untuk masyarakat yang berbasis di pedesaan. Oleh karena itu upaya-upaya penumbuhan dan pengembangan perlu lebih ditingkatkan, agar mampu berperan dalam  menghadapi tantangan baik masa kini maupun yang akan datang.

Beberapa fokus penumbuhan dan pengembangan P4S di Kalimantan Timur adalah :1). Mengembangkan P4S agar tumbuh menjadi pusat pelatihan pertanian yang  berkualitas; 2). Bentuk pengaturan antara lain dengan melakukan standardisasi dan  akreditasi P4S; dan 3). Bentuk pelayanan terdiri dari pengembangan P4S dari segi : kelembagaan, sarana prasarana, ketenagaan, dan jejaring kerja.

Sedangkan arah kebijakan yang dapat didukung oleh P4S, adalah 1).Melatih petani menjadi petani akhli yang berwawasan agribisnis dan akrab lingkungan; 2). Melaksanakan usaha pertanian dengan pendekatan agribisnis; 3). Memanfaatkan sumberdaya pertanian spesifikasi lokal secara optimal; 4). Meningkatkan aktivitas ekonomi perdesaan; dan  5). Menciptakan kondisi yang dapat menjamin pembangunan pertanian berkelanjutan.

Untuk mendukung kebijakan diatas ditempuh strategi 1). Menciptakan  lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembangnya P4S; 2). Mengembangkan  kelembagaan P4S menjadi lembaga penyelenggara pelatihan pertanian yang andal; 3). Meningkatkan kemampuan pengelola P4S sebagai penyelenggara pelatihan  pertanian professional; 4). Mengembangkan sarana dan prasarana P4S sesuai  standar yang berlaku; 5). Meningkatkan jejaring kerja P4S dengan pemangku  kepentingan, dan 6). Mengembangkan P4S sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang  dimilikinya. Fuad Asaddin, Kepala Badan Ketahanan Pangan, dan Penyuluhan Kalimantan Timur, tinggal di Samarinda.

Sumber : Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Kalimantan Timur, Ir. Fuad Asaddin, M.Si dan dipublikan oleh Humas Bappeda Provinsi Kalimantan Timur/Sukandar, S.Sos.

 

   

Kunjungan Tim DN KEK dan UI ke Maloy Kab. Kutai Timur

 “It Was Very Impressive Visit”. Demikian kalimat yang disampaikan DR. Sari Wahyuni, Phd di akhir kunjungannya bersama Tim Dewan Nasional Foto_1_pelabuhanKawasan Ekonomi Khusus (DN KEK) dan Universitas Indonesia (UI) ke Maloy pada tanggal 2-3 Juni lalu. Sebelumnya, Sari Wahyuni mengatakan bahwa kunjungan lapangan ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan fakta di lapangan yang selanjutnya dijadikan sebagai bahan dasar untuk memberikan masukan-masukan perbaikan terhadap langkah-langkah strategis yang akan ditempuh daerah dalam pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus MBTK ke depan. Pengusulan KEK yang semula disebut KEK Maloy, saat ini secara resmi disebut KEK MBTK dan diusulkan oleh 3 (tiga) pemohon yaitu; TKEZ, BCIP dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Dalam kunjungan lapangan kali ini lokasi TKEZ dan BCIP tidak termasuk lokasi yang dikunjungi karena ketidaksiapan kedua perusahaan tersebut (TKEZ dan BCIP). Turut serta dalam kunjungan lapangan tersebut pejabat dari Bappeda Provinsi Kaltim seperti Kabid Prasarana dan Pengembangan Wilayah (H. Hafidz Lahiya, SE, M.Si) yang sekaligus menjadi pimpinan rombongan, Kasubid Pengembangan Dunia Usaha (Berlin Sihaloho, SE), Kasubid Prasarana Wilayah (Ahmad Muzakkir, ST) dan Kasubid Pengendalian Pembangunan (Charmarijaty, ST). Disamping itu turut pula dari Dinas Perindagkop, Dinas Pehubungan, Dinas PU, BP KIPI Maloy, Dinas Perkebunan, dan Bappeda Kabupaten Kutim.

Lokasi pertama yang dikunjungi ialah Pelabuhan Maloy Lama (Maloy Tahap II) yang merupakan tahap kedua pengembangan kawasan industri CPO dengan luas area 4.500 Hektar. Dari Maloy Lama rombongan selanjutnya bergerak menuju lokasi kedua yaitu Maloy Baru (Maloy Tahap I) yang juga merupakan kawasan industri pengolahan CPO pertama yang dibangun dengan luas area 1.000 Hektar. Saat berada di Maloy Tahap I, Sari Wahyuni melihat prasarana pendukung yang telah dibangun oleh pemerintah daerah dalam mempersiapkan Maloy menjadi Kawasan Ekonomi Khusus dan mengatakan bahwa kesiapan Maloy lebih baik dari KEK lainnya yang ada di Indonesia. Namun beliau juga mengatakan, masih perlu dibangun infrastruktur dan moda transportasi yang lebih cepat menuju ke Maloy dari pintu masuk utama Kaltim yaitu Bandara Sepinggan di Balikpapan.  Sebagai contoh, beliau menyarankan agar pemerintah daerah bekerjasama dengan pihak KPC selaku pemilik bandara Tanjung Bara agar dapat digunakan oleh publik. Sehingga apabila investor akan ke lokasi dapat menuju lokasi dengan pesawat ke Tanjung Bara dan selanjutnya menggunakan transportasi laut yang memakan waktu ±1 (satu) menuju Maloy. Rute perjalanan ini akan menjadi nilai lebih ketika memasarkan potensi Maloy kepada investor dalam hal waktu tempuh ke lokasi di banding memilih jalur darat.

Lokasi ketiga yang dikunjungi ialah PT. Indonesian Plantation Synergy yang merupakan salah satu perusahaan sawit dengan izin lokasi seluas 12.335 Ha dan berkomitmen untuk berinvestasi di Kawasan Industri Maloy. Dalam kunjungan ini, rombongan diterima oleh General Manager PT. IPS  (Bapak KS Segran) dan beliau menyampaikan paparan mengenai rencana integrasi kawasan industri minyak sawit antara PT. IPS dengan Kawasan Industri PelabuhanFoto_4_tim Internasional (KIPI) Maloy. Menurut Sari Wahyuni keberadaan PT. IPS seharusnya dijadikan  Anchor oleh Pemda Kaltim dalam menarik investor asing dalam pengembangan KIPI Maloy kedepan. Lebih  lanjut Sari Wahyuni mengatakan pemerintah daerah harus mengambil sikap welcome kepada PT. IPS dan berupaya menyusun rencana tindak bagaimana mengintegrasikan rencana bisnis PT. IPS dan rencana pengembangan KIPI Maloy sendiri. Karena perlu disadari bahwa untuk mewujudkan KIPI Maloy diperlukan dana yang besar dan kemampuan sumberdaya manusia yang profesional, yang harus jujur diakui pemda belum mampu menyediakan kedua hal tersebut sepenuhnya. Dengan kata lain perlu dibangun kolaborasi atau partnership antara pemda dengan PT.IPS. Selanjutnya keberhasilan kolaborasi atau partnership dengan PT.IPS dapat dijadikan sebagai contoh sukses ketika menjual KIPI Maloy kepada para investor sehingga rencana pengembangan KIPI Maloy sebagai pusat industri pengolahan CPO dan pelabuhan internasional tidak sepenuhnya tergantung kepada pendanaan baik pemerintah daerah maupun pusat.

Setelah kunjungan lapangan, esok harinya tanggal 4 Juni Tim DN KEK dan UI melakukan stakeholder discuss dengan SKPD dan pihak terkait membahas internal dan eksternal problem dalam pengembangan KEK MBTK. Diskusi dimoderatori oleh Kabid PPW (H. Hafidz Lahiya, SE, M.Si) bertempat di Ruang Rapat
Propeda Bappeda Provinsi Kaltim. Beberapa point penting yang menjadi catatan hasil diskusi ini adalah sebagai berikut :
a. Independency of SEZ (Kekhususan KEK), yaitu adanya keistimewaan yang dimiliki oleh KEK MBTK dalam pengusulan dan pengembangannya, dalam hal ini Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus dituntut untuk lebih bertindak cepat dan nyata terhadap permasalahan-permasalahan seperti tumpang tindih peraturan di tingkat pusat, dan mempercepat proses regulasi yang memungkinkan daerah mengambil kebijakan/keputusan terhadap permasalahan daerah.
b. Availability of skilled labor, yaitu ketersediaan tenaga kerja yang memiliki kemampuan atau keahlian tertentu, daerah harus sudah mempersiapkan tenaga kerja lokal dengan keahlian tertentu di Kalimantan Timur sehingga banyak penarikan tenaga kerja dari luar daerah Kalimantan Timur. Untuk itu perlu dibangun kerjasama dengan perguruan-perguruan tinggi di Kaltim ataupun di luar Kaltim dalam membangun program studi pada level pendidikan setara SLTA dan perguruan tinggi yang sesuai dengan kebutuhan keahlian yang dituntut pada rencana pengembangan KIPI Maloy ke depan.
c. HR quality of the SEZ Management, yaitu kualitas sumber daya manusia untuk pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus. Permasalahan ini harus Foto_3ditindaklanjuti oleh pemerintah provinsi Kaltim dengan mempersiapkan sumberdaya manusia yang profesional untuk mengelola KIPI Maloy ke depan.
d. ABG (Academic, Business, Government) linkage, yaitu partnership antara pihak akademisi, pengusaha dan pemerintah dalam sosialisasi pengembangan dan pengelolaan kawasan. Perlu dibangun kerjasama atau pola partnership antar akademisi, pengusaha dan pemerintah dalam pengembangan (perencanaan, pendanaan dan pelaksanaan) KEK MBTK.
e. Integration among stakeholders, yaitu keterpaduan antar stakeholder. Diperlukan PIC atau Project Manager yang bertugas dan bertanggungjawab dalam  mengintegrasikan seluruh rencana dan pelaksanaan pengembangan KIPI Maloy. Dalam hal ini BP KIPI Maloy dituntut untuk dapat memainkan peran dan tanggungjawabnya secara profesional.
Diakhir kunjungannya ke Kaltim, Sari Wahyuni menyampaikan ucapan terimakasih kepada Kepala Bappeda Provinsi Kaltim (Bapak Rusmadi) dan seluruh pihak yang terlibat, atas bantuan dan dukungan yang diberikan selama  kunjungan lapangan tersebut. Beliau juga menyampaikan bahwa kunjungan ini akan ditindaklanjuti dengan kunjungan berikutnya yang dijadwalkan bulan September 2014 dan mengikutsertakan Tim  dari Intentional University of Japan (IUJ). Pada kunjungan berikut ini beliau berharap Pemerintah Provinsi Kaltim dan pihak-pihak yang terlibat dalam KEK MBTK dapat memaparkan potensi real yang dimiliki KEK MBTK yang dapat dijual kepada investor Jepang. (Writen by : Berlin Sihaloho (Kasubid PDU)).
   

Kunjungan Japan Coal Energy Center

Samarinda, Jumat 16/5/14. Tim Japan Coal Energy Center dari Japan berkunjung ke Bappeda Provinsi Kalimantan Timur dan diterima oleh Kabid. tim_jepang-webPrasarana dan Pengembangan Wilayah, H. Hafidz Lahiya,S.E.,M.Si dan Kasubbid. Pengembangan Wilayah, Deny Wardhana,ST.,M.Si di dampingi Kasubbid. Pengembangan Dunia Usaha, Pariwisata dan Budaya Berlin Friniko Sihaloho, SE serta beberapa Staf bidang Pengembangan Wilayah. Kunjungan Japan Coal Energy Center merupakan kunjungan yang kedua di Bappeda Kaltim,  setelah kunjungan pertama  mereka pada tahun 2011.

Tim Japan Coal Energy Center ke Indonesia bertujuan untuk melakukan penawaran terkait teknik produksi, survey hingga produksi untuk perusahaan tambang di provinsi Kalimantan Timur dengan  pola partnership. Sebelumnya telah dilakukan penjajakan ke Kementerian Pertambangan dan Energi untuk mengetahui lebih jauh tentang penataan ruang wilayah Kalimantan Timur terkait tata guna lahan, yang kemudian direkomendasikan untuk langsung berkoordinasi kepada Bappeda Provinsi Kalimantan Timur

Adapun tim Coal Energy Center dari Japan yang melakukan kunjungan ke Bappeda Provinsi Kalimantan di antaranya :
1.    YOSHIKAZU FUJIMOTO, selaku Geologist dari Geological Department
2.    NORIO ISHIHARA, selaku Chief Geologist dari Resources Department
3.    TOYOKAZU SUGAWARA, selaku Manager dari Resources Department
4.    Ir. YANI MARLISNA JAYA, Meng., selaku Executive Manager dari Global Business Supporting center

Sehubungan belum selesainya RTRWP (Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi) Kalimantan Timur, maka untuk memenuhi kebutuhan informasi yang diminta, Subbid. Pengembangan Wilayah memberikan paparan penggunaan lahan menggunakan data yang diperoleh dari website “One Data One Map”. Sebagai pelengkap informasi yang dibutuhkan, Subbid. Pengembangan Wilayah juga memberikan buku saku Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur; (sumber : Bidang Prasarana Pengembangan Wilayah Bappeda Provinsi Kalimantan Timur dan di publikasikan oleh Humas Bappeda Provinsi Kalimantan Timur/Sukandar).

   

Page 1 of 13















 

 simonep    teppa

Bappeda Provinsi Kalimantan Timur
Jl. Kesuma Bangsa Nomor 2 - Samarinda 75123
Telp 0541 - 741044
Fax 0541 - 742283
Email : prk.bappedakaltim@gmail.com
© Copyright 2009
  -  2014