Rabu, April 23, 2014

SOSIALISASI PERMENDAGRI NO 54 TAHUN 2010

Tarakan, Selasa, 18/10/11. Sosialisasi Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan sosialisasi_permen_54-2010Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi kabid_pembiayaanPelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, di ruang rapat Walikota Tarakan, diawali dengan sambutan Kepala BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur diwakili oleh Kepala Bidang Pengkajian dan Pembiayaan Pembangunan Daerah, Ir.H. Djoko Susilo Handono, yang dihadiri peserta atau undangan kurang lebih 85 orang yang berasal dari seluruh SKPD terkait di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan.

Sedangkan nasumber dari Pemerintah Republik Indonesia, Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI menyampaikan materi sebanyak tiga orang yaitu Ir.Suprayitno,MA; Ir.Bachril Bakri,M.APP, Sc; dan Anton Soeharsono,SP., MA dengan judul pemaparan antara Sosialisasi Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 (kerangka umum); Sosialisasi Permendagri Nomor 54/2010 fokus pada penyusunan RPJMD dan Data Informasi Pembangunan Daerah; Sosialisasi Permendagri No.54/2010 fokus pada Penyusunan Renstra Data dan Informasi Pembangunan Daerah; Sosialisasi Permendagri No.54/2010 fokuspada Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan.

Pelaksanaan sosialisasi ini memiliki arti yang sangat penting dan strategis dalam konteks penyamaan persepsi sekaligus pendalaman terhadap substansi yang dimuat dalam Permendagri 54/2010 kepada para Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten Malinau, Nunukan, Tana Tidung dan Kota Tarakan.  

Pemahaman yang komprehensif tentulah menjadi syarat mutlak untuk terwujudnya dokumen rencana pembangunan daerah yang lebih baik, yang pada gilirannya dapat mendorong terselenggaranya pembangunan daerah secara lebih baik pula.  

Dokumen yang dimaksud adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD),  Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD).sosialisasi-tarakan

Keberadaan Permendagri 54/2010 pada prinsipnya adalah untuk memberikan acuan kepada Pemerintah Daerah dalam menyiapkan dokumen rencana pembangunan daerah yang komprehensif, sebagaimana yang diamanatkan oleh PP 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.  

Dalam proses perumusan dan penerbitan Permendagri ini yang telah memakan waktu cukup panjang, keterlibatan berbagai  pihak baik di Pusat ( Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, MenPAN, BPK, BPKP dan LAN) maupun Daerah (Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota) merupakan sebuah kekuatan dan memberi keyakinan kepada kita semua bahwa Permendagri 54/2010 ini sejatinya merupakan sebuah instrumen yang ‘diakui’ untuk dijadikan referensi utama dalam penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah.  Sehingga diharapkan tidak ada keraguan dari Bapak/Ibu dalam menerapkan apa yang termuat pada 301 Pasal beserta lampiran yang ada dalam Permendagri ini.

Beberapa hal terpenting yang ingin dicapai dengan terbitnya Permendagri ini adalah untuk:

1. Memperkuat tugas dan fungsi serta peran Kepala Daerah, Bappeda, Pejabat Pengelolaa Keuangan Daerah dan Kepala SKPD;

2. Mengintegrasikan perencanaan dan penganggaran sebagai bagian dari sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah;

3. Mengoptimalkan penerapan perencanaan partisipatif dalam perencanaan pembangunan daerah;

4. Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya pembangunan daerah, dan;

5. Mengoptimalkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pelenggaraann sosialisasi Permendagri 54/2010 ini, diharapkan kualitas penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah baik RPJPD, RPJMD, Renstra–SKPD, RKPD dan Renja-SKPD pada tahun-tahun berikutnya dapat makin meningkat, dan semakin baik sehingga dapat terwujud konsistensi antar dokumen rencana pembangunan daerah, dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran serta keselarasan dengan dokumen perencanaan lainnya, sehingga  pada gilirannya akan terselenggara pembangunan daerah  sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat, yaitu pembangunan yang berkeadilan, berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan & pelayanan masyarakat, serta mendorong daya saing daerah.

Dengan harapan yang sangat besar dari penyelenggara terhadap peserta yang mengikuti kegiatan sosialisasi ini dapat ‘menularkan’ materi yang telah diterima kepada aparat di lingkungan SKPD masing-masing. yang ada diwilayah  kabupaten/kota. Hal ini agar terjalin komunikasi yang makin harmonis dalam kerangka mendorong penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah yang lebih baik.

Acara sosialisasi direncanakan ini dihadiri peserta  berjumlah ± 150 (Seratus lima puluh) namun yang hadir diperkirakan 85 orang, atau 57% terdiri dari :

1. Kabupaten Malinau, Nunukan, Tana Tidung 

a. Bappeda Kabupaten/Kota

b. Dispenda Kabupaten/Kota;

c. Inspektorat Wilayah Kabupaten/Kota;

d. Bagian Keuangan Setda Kabupaten/Kota;

e. Bagian Penyusunan Program Setda Kabupaten/Kota serta

2. Kota Tarakan 

Seluruh SKPD Kota Tarakan

Kepala Bappeda Kaltim melalui Kabid Pengkajian dan Pembiayaan Pembangunan Daerah, Ir.H. Djoko Susilo Handono telah melakukan inventrasasi  Kabupaten/Kota terkait dengan penyusunan RPJPD dan RPJMD. Dari hasil evaluasi masih terdapat  Kabupaten/Kota yang belum menyusun dan/atau menetapkan RPJPD maupun RPJMD sementara tenggat waktu yang ditetapkan oleh peraturan per Undang-undangan sudah terlampaui. Melalui kesempatan ini kami menghimbau agar bagi daerah yang belum menyusun & menetapkan dokumen rencana pembangunan daerah tersebut agar segera dilakukan dengan berpedoman pada Permendagri 54/2010.  

Sesuai dengan permendagri No.54 tahun 2010, diamanatkan bahwa Gubernur melakukan pengendalian & evaluasi terhadap perencanaan pembangunan Daerah lingkup Provinsi antar kabupaten/ kota, serta melaksanakan pembinaan & pengawasan terhadap perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah lingkup provinsi dan kabupaten/kota.  

Oleh sebab itu kedepan Gubernur Kalimantan timur melalui Bappeda Provinsi Kalimantan Timur  akan melaksanakan amanat tersebut yaitu melakukan  pengendaliaan & evaluasi terhadap kebijakan pembangunan daerah kabupaten/kota, Pelaksanaan rencana pembangunan daerah kabupaten/kota dan hasil rencana pembangunan daerah. Diharapkan dengan dilaksanakannya pengendalian  & evaluasi tersebut, rencana pembangunan daerah dapat selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan Nasional & provinsi serta target pembangunan dapat dicapai. (Humas BAPPEDA Kaltim/Sukandar,S.Sos).
























 

 simonep    teppa

Bappeda Provinsi Kalimantan Timur
Jl. Kesuma Bangsa Nomor 2 - Samarinda 75123
Telp 0541 - 741044
Fax 0541 - 742283
Email : mail@bappedakaltim.com / mail@bappeda.kaltimprov.go.id
© Copyright 2009
  -  2014