Selasa, Juli 22, 2014

Bidang SDM

MDG's Kaltim

Millenium Development Goals (MDG’s) atau Tujuan Pembangunan Millenium adalah upaya untuk memenuhi hak-hak dasar kebutuhan manusia melalui komitmen bersama antara 189 negara anggota PBB untuk melaksanakan 8 (delapan) tujuan pembangunan, yaitu: (1) menanggulangi kemiskinan dan kelaparan; (2) mencapai pendidikan dasar untuk semua; (3) mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; (4) menurunkan angka kematian anak; (5) meningkatkan kesehatan ibu; (6) memerangi penyebaran HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya; (7) kelestarian lingkungan hidup; (8) membangun kemitraan global dalam pembangunan. 

Sebagai salah satu anggota PBB, Indonesia memiliki dan ikut melaksanakan komitmen tersebut dalam upaya untuk mensejahterakan masyarakat. Provinsi Kalimantan Timur sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia juga ikut serta mendukung komitmen pemerintah tersebut, dengan melaksanakan program  

dan kegiatan yang bertujuan untuk mencapai target MDG’s.

Percepatan pencapaian target Tujuan Pembangunan Millenium (MDGs) merupakan amanah dari Inpres Nomor 1 tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Nasional 2010 dan Inpres Nomor 3 tahun 2010 tentang Program Pembangunan Berkeadilan. Pemerintah memandang bahwa pencapaian tujuan MDGs  

sampai dengan tahun 2010 belum optimal. Percepatan pencapaian MDGs di tingkat nasional

tertuang dalam Peta Jalan Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium di Indonesia. Sementara itu di tingkat daerah (provinsi dan kabupaten/kota) perlu dituangkan dalam Rencana Aksi Daerah (RAD) Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium.

 Millenium_Development_Goals_Bid_P_SDM_11_Jan_12.pdf

 

Program Pemberdayaan Masyarakat

Samarinda, Kamis 22/12/11. Wakil Gubernur H. Farid Wadjdy melakukan kunjungan kerja pada tiga Kabupaten yaitu Kabupaten Berau pada tanggal 19 wagub_kunker_PNPM_19-21_des_2011_websiteDesember 2011, dilanjutkan dengan Kabupate Bulungan pada tanggal 20 Desember 2011 dan terakhir di Kabupaten Penajam Paser Utara pada tanggal 21 Desember 2011 dalam rangka Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) tahun 2011 di Kalimantan Timur dengan tujuan untuk mengevaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam menggerakkan perekonomian masyarakat di pedesaan.

Secara kuantitatif program ini telah menunjukan perkembangan yang cukup menggembirakan dengan ditandai dengan adanya penambahan lokasi yang menjadi target setiap tahunnya, dimana pada tahun 2008 baru 773 desa dan 53 kecamatan dan untuk tahun 2011 telah berkembang menjadi 1.110 desa dan 93 kecamatan, dengan pertambahan lokasi ini  dapat diartikan bahwa program pemberdayaan ini telah mampu menggerakan perekonomian masyarakat dan kesejahteraan masyarakat di perdesaan.

Salah satu program pro rakyat yaitu PNPM sebagai tindak lanjut dari program pro rakyat dan pembangunan untuk semua serta percepatan pembangunan millennium Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah memberikan apresiasi yang tinggi melalui berbagai program pembangunan yang dilaksanakan di berbagai daerah. Hal ini sekaligus sebagai langkah-langkah yang sangat tepat dalam rangka penurunan jumlah penduduk miskin di Kalimantan Timur, karena penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu bagian dari agenda Pemerintah Pusat maupun daerah mengingat bahwa dalam amanah Undang-Undang Dasar 1945 yang tertuang pada pembukaan alinea keempat “Untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta untuk memajukan kesejahteraan umum” dengan demikian pembangunan yang diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat menjadi program prioritas Pemerintah Provinsi dalam melaksanakan pembangunan di berbagai bidang.

Kesejahteraan masyarakat bukan menjadi hak warga perkotaan akan tetapi menjadi hak semua orang termasuk pada daerah perdesaan yang harus didorong agar pemerataan pembangunan dapat di nikmati oleh setiap warga masyarakat. Untuk mewujudkan, program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) mandiri merupakan salah satu program yang dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Timur dan perlu mendapat perhatian dari semua kompenen bangsa ini apabila percepatan kesejahteraan masyarakat akan diwujudkan.
Kunjungan kerja Wakil Gubernur H. Farid Wadjdy didampingi Asisten Kesejahteraan Rakyat, H. Sutarnyoto, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Peternakan dan wakil dari SKPD Provinsi dengan jumlah rombongan mencapai 20 orang melakukan tinjauan lapangan sekaligus meresmikan beberapa bangunan hasil dari program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri di 3 Kabupaten.

Dari kunjungan kerja di 3 kabupaten, masing-masing daerah telah menghasilkan peningkatan perekonomian masyarakat dengan karakteristik yang berbeda diantara daerah, diantaranya adalah sebagai berikut :

1.    Kabupaten Berau

Program yang dikembangkan  di Kabupaten Berau dalam rangka mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan melalui program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) mandiri diarahkan untuk (a) pembuatan jalan desa, (b) jembatan desa, (c) sarana sekolah, (d) tambatan perahu  dan MCK.

Dari kegiatan dimaksud alokasi dana mencapai Rp. 6,95 milyar dengan rician APBN sebanyak Rp. 5,56 milyar dan alokasi dana APBD sebanyak Rp. 1,36 milyar yang diarahkan untuk 6 Kecamatan dan 50 Desa.

Program ini sangat diperlukan masyarakat mengingat bahwa dengan program PNPM mandiri perdesaan, aktivitas perempuan sangat berkembangan dalam menggerakan perekonomian desa terutama dalam menambah pendapatan bagi keluarganya, begitu pula dengan adanya program dimaksud dapat menghubungkan antar desa yang akses infrastrukturnya masih sangat terbatas. Dengan program ini pula Kabupaten Berau mampu meraih penghargaan dari Pemerintah Pusat melalui unit pelayanan kegiatan (UPK) yang dianggap berhasil dalam melakukan manajemen simpan pinjam maupun manajemen pengelolaannya khususnya di Kecamatan Sambaliung. Disamping keberhasilan tersebut, melalui PNPM masyarakat mampu membangun 1 unit gedung  unit pelayanan kegiatan yang nantinya akan digunakan untuk kegiatan masyarakat khusus dalam kegiatan produktif.

Meskipun kegiatan di Kabupaten Berau ini cukup berhasil akan tetapi masih terkendala pada besaran dana untuk mendukung operasional untuk itu beberapa masukan yang disampaikan oleh pengelola PNPM maupun masyarakat pemanfaat simpan pinjam adalah :
a.    Apabila program dari Pusat habis pada tahun 2014 diharapkan melalui Bapak Wakil Gubernur dapat memfasilitasi agar program diteruskan dengan  alokasi dana dari Pemerintah Provinsi dengan dukungan dana Kabupaten/Kota;
b.    Sulitnya pemasaran hasil pengolahan makanan dan penyertaan modal yang sangat terbatas;
c.    Masyarakat belum mampu melakukan pengemasan hasil produksi makanan sehingga masih perlu adanya pelatihan dari Pemerintah;

2.     Kabupaten Bulungan

Perkembangan program nasional pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Bulungan juga mengalami peningkatan yang ditunjukan dengan keberhasilan dalam membangun fasilitas sarana sekolah khususnya untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang ada di Kecamatan Tanjung Palas desa Gunung Putih.

Alokasi dana yang telah dikucurkan melalui APBN dan APBD sebanyak Rp. 15,45 milyar dengan rincian Rp. 12,36 milyar dari APBN dan Rp. 3,09 milyar untuk 9 Kecamatan dan 78 Desa, dari alokasi dana tersebut diarahkan untuk simpan pinjam, pembangunan jalan/jembatan desa yang menghubungkan antara satu desa ke desa lainnya serta untuk pembuatan irigasi. Mengingat bahwa program ini sangat bermanfaat bagi masyarakat perdesaan, maka diharapkan nantinya program ini akan dilanjutkan oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten apabila Pemerintah Pusat menghentikan program dimaksud. Beberapa saran maupun usulan yang disampaikan oleh masyarakat kepada Bapak Wakil Gubernur diantaranya adalah :
a.    Untuk mendukung kelancaran proses belajar mengajar pada PAUD, maka diharapkan Bapak Wakil Gubernur berkenan membantu melalui dana Provinsi terutama untuk pengadaan meubelair;
b.    Agar Pemerintah Provinsi memberikan tambahan dana khususnya dalam rangka memberikan kredit usaha kepada masyarakat perdesaan dengan harapan perkonomian di desa dapat berkembang seiring pembangunan yang sedang dilakukan oleh Pemerintah;
c.    Masyarakat mengharapkan agar program ini terus dilakukan, meskipun Pemerintah Pusat menghentikan program yang telah menjadi penggerak ekonomi perdesaan;
d.    Agar Pemerintah Provinsi menambah dana yang lebih besar lagi sehingga bisa menjangkau masyarakat yang belum memperoleh kesempatan pada saat ini.

3.    Penajam Paser Utara

Tepat pukul 09.00 Bapak Wakil Gubernur telah tiba di Kabupaten Penajam Paser Utara dan disambut oleh Bapak Bupati beserta masyarakat, sedangkan pelaksanaan pertemuan di desa Sesulu Kecamatan Waru.

Dalam pelaksanaannya, masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara telah memberikan kontribusi yang sangat baik dimana program PNMP telah menyentuh masyarakat di 4 Kecamatan dan 50 desa dengan alokasi dana sebanyak Rp. 13,18 milyar yang terdiri dari APBN Rp. 7,68 milyar dan APBD sebanyak Rp. 5,50 milyar, dengan dana tersebut diarahkan untuk membantu simpan pinjam, pembuatan irigasi, jembatan desa dan tambatan perahu/dermaga dengan harapan mampu menggerakan perekonomian desa di sekitar Penajam Paser Utara.

Dari program PNPM yang telah berjalan masyarakat dapat membangun gedung serba guna yang dapat difungsikan untuk koperasi, kegiatan simpan pinjam dan kegiatan lain yang sudah barang tentu dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Adapun yang menjadi permasalahan dalam pelaksanaan program dimaksud adalah :
a.    Permodalan yang dialokasikan masih sangat terbatas dan belum dapat menjangkau seluruh masyarakat, untuk itu masyarakat mengaharapkan kepada Bapak Wakil Gubernur dapat memberikan dana tambahan melalui dana Provinsi;
b.    Pemerintah Provinsi harus meneruskan program ini manakala Pemerintah Pusat menghentikan program PNPM pada tahun 2014.

Berdasarkan beberapa masukan dan saran yang disampaikan Bapak Wakil Gubernur memberikan respon ke 3 Kabupaten, yang antara lain adalah :
1.     Disadari bahwa Pemerintah Pusat pada saatnya akan menghentikan program PNPM mandiri perdesaan, untuk itu Pemerintah akan mengupayakan tetap meneruskan program dimaksud akan tetapi perlu dipikirkan untuk membuat regulasi agar dijadikan dasar dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat karena penurunan kemiskinan telah menjadi komitmen Pemerintah Provinsi untuk diturunkan setiap tahunnya;
2.    Untuk Pengalokasian dana tambahan permodalan telah dilakukan sesuai tupoksi masing SKPD Provinsi, akan tetapi perlu dilakukan sinergitas program yang melalui lintas sektor sehingga dana dapat tepat sasaran;
3.    Dalam mendukung proses belajar mengajar terutama yang ada di Pendidikan Anak Usia Dini Pemerintah Provinsi akan berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten sesuai kewenangan;
4.    Pemerintah Provinsi memberikan apresiasi terhadap keberhasilan yang telah dilakukan oleh Kabupaten dalam melaksanakan program PNPM mandiri perdesaan untuk itu program ini harus diteruskan, dengan harapan segenap pemangku kepentingan bersama-sama dalam penanggulangan kemiskinan yang salah satunya melalui pemberdayaan masyarakat.

Sumber data : Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Bappeda Kaltim dan di informasikan oleh Sukandar,S.Sos / Humas BAPPEDA Kaltim.

 

Pra Rakorbang P.SDM Tahun 2012

priotas-sdm-2012Samarinda, 25/2/11. Pelaksanaan pra rapat koordinasi perencanaan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2012 khusus SKPD yang berada koordinasi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur dipimpin langsung oleh Kepala Bidang P.SDM BAPPEDA Kaltim Ir.H. Syafrian Hasani, MM serta Plt. Kasubbid Kesra Charmarijaty, ST pada hari Jum’at 25/2/11 di Ruang Rapat Pola Dasar BAPPEDA Kaltim Jl. Kusuma Bangsa Nomor 2 Samarinda yang dihadiri oleh peserta dari SKPD di lingkungan Pemerintah Provisi Kaltim dibawah koordinasi Bidang P. SDM BAPPEDA Kaltim kurang lebih 30 orang.

Pimpinan rapat memaparkan draft perencanaan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2012 dibawah koordinasi bidang pengembangan sumber daya manusia yang langsung disampaikan ke forum untuk mendapat tanggapan sesuai dengan fokus dan bidangnya masing-masing.

Tanggapan dari peserta rapat sangat antusias dalam perencanaan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan SKPD masing-masing, namun begitu peserta rapat juga mengeluhkan bahwa pagu anggaran yang diberikan masih dibawah harapan sehingga masih merasa kesulitan dalam mengatur dan penyusunan anggaran sesuai dengan pagu yang ada. Sementara kebutuhan SKPD yang bersangkutan melebihi pagu anggaran yang diberikan.

Dengan begitu pimpinan rapat memberikan tanggapan dengan bijak bahwa perencanaan pembangunan tahun 2012 disesuaikan dengan program prioritas dari masing-masing SKPD dan bila masih terlewatkan maka perencanaan program pembangunan tersebut bisa dianggarkan pada APBD Perubahan.   Untuk lebih jelasnya perencanaan program pembangunan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2012 terlampir.

Lampiran

Informasi ini disampaikan oleh Sukandar, S.Sos Humas BAPPEDA Kaltim.

   






















 

 simonep    teppa

Bappeda Provinsi Kalimantan Timur
Jl. Kesuma Bangsa Nomor 2 - Samarinda 75123
Telp 0541 - 741044
Fax 0541 - 742283
Email : mail@bappedakaltim.com / mail@bappeda.kaltimprov.go.id
© Copyright 2009
  -  2014